Ada perubahan mendasar dalam konstitusi Mesir, yang akan menjadi landasan bagi kehidupan rakyat di negeri Spinx itu. Baru-baru ini pihak militer yang berkuasa mengeluarkan deklarasi konstitusi Mesir yang baru, dan tidak semuanya memenuhi harapana rakyat, ujar Gamal Essam El-Din, dari Al-Ahram.
Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata (HCAF) kemarin mendeklarasikan konstitusi baru, yang bertujuan merumuskan kembali prinsip-prinsip bernegara (politik) Mesir, sampai parlemen baru dan kepala negara baru dipilih. Deklarasi HCAF itu, merupakan kelanjutan dari respon HCAF, usai referendum di mana 77,2 persen pemilih mengatakan "ya" pada sejumlah perubahan konstitusi,
Tetapi deklarasi dari HCAF melalui konferensi pers oleh Jenderal Mamdouh Shahin itu, yang merupakan penasihat HCAF, segera menimbulkan pertanyaan dikalangan publik. Termasuk artikel 62, di mana separuh kursi di Majelis Rakyat – atau majelis rendah – harus disediakan untuk perwakilan buruh dan petani.
Konstitusi baru yang di deklarasikan ini merupakan dari konstitusi 1971, termasuk di dalamnya yang sekarang sedang diperdebatkan tentang Pasal 2, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sumber utama undang-undang di Mesir.
Maklumat juga menyatakan bahwa kekuasaan Dewan Syura – majelis tinggi parlemen Mesir – akan berkurang.
Shahin mengatakan, pemilihan parlemen akan diselenggarakan pada bulan September, pemilihan presiden akan berlansung satu atau dua bulan sesudah pemilu legislatif.
Secara umum, deklarasi 62 artikel dalam konstitusi yang baru itu, yang paling penting dalam empat bab yang akan mengatur tata kelola negara, , hak-hak dasar dan kebebasan, sistem pemerintahan dan aturan hukum. Deklarasi konstitusi sesudah amandemen konstitusi disetujui dalam referendum tanggal 19 Maret, termasuk membatasi jabatan presiden untuk dua periode empat tahun dan mencabut pembatasan terhadap calon yang ingin melakukan kampanye presiden.
HCAF juga menyatakan bahwa pemilihan harus diadakan di bawah pengawasan lembaga hukum dan mengharuskan presiden terpilih untuk memilih wakil presiden dalam waktu 60 hari sesudah dilantik.
Deklarasi ini juga mengakhiri keadaan darurat militer yang tak terbatas dan memerintahkan kepada majelis konstituante yang akan dibentuk oleh parlemen baru untuk merancang konstitusi baru.
"Perubahan konstitusi 1971 akan diserahkan kepada presiden baru dan majelis konstituante parlemen," kata Shahin. Adapun 50 persen kuota kursi dicadangkan untuk para pekerja dan petani, Shahin berpendapat bahwa artikel itu dipertahankan "karena 40 persen dari Mesir masih buta huruf."
Deklarasi konstitusional sementara adalah yang terakhir dalam serangkaian langkah-langkah yang diambil oleh HCAF dalam beberapa hari ini dengan tujuan membuka jalan menuju pemilihan parlemen dan presiden yang akan datang dan dengan undang-undang atau aturan sipil.
Seperti dikutip oleh Al-Ahram kelompok Koalisi, menuntut segera perlunya mempercepat pengadilan presiden terguling Hosni Mubarak, dan pernyataan kelompok Koalisi digambarkan sebagai, "Mubarak sebagai rezim paling korup", ujar Fathi Sorour, mantan anggota Majelis Rakyat.
Koalisi meminta agar komite peradilan khusus dibentuk untuk membawa Mubarak dan para kroni-kroninya yang korup ke pengadilan sesegera mungkin.
Koalisi ini juga menuntut bahwa Partai NDP yang merupakan perpanjangan tangan Mubarak segera dibubarkan, dan seluruh kantor pusat dan kantor-kantornya di seluruh provinsi disegel. Koalisi juga menyerukan "pembersihan" media lembaga – termasuk televisi negara, radio dan koran – dari para penjilat yang masih setia kepada Mubarak dan rezimnya, serta membongkar dewan lokal dan membersihkan universitas negeri dari "orang Mubarak".
Koalisi juga menyerukan pembebasan semua tahanan politik, membatalkan undang-undang yang melarang aksi protes.
Selain deklarasi HCAF, pemerintah Perdana Menteri Essam Sharaf juga mengeluarkan sejumlah langkah reformis. Sebuah dialog nasional dilakukan kemarin, termasuk mengundang 160 tokoh masyarakat yang mewakili berbagai kekuatan politik. Dialog dengan temal, "Sebuah kontrak sosial baru untuk Mesir".
The HCAF mengumumkan pada hari Senin, mencabut undang-undang darurat militer (martial law) menjelang pemilihan parlemen nanti. Pemerintah juga telah menetapkan Mubarak berada tahanan rumah di resor Laut Merah Sharm El-Sheik, ujarnya. (mhi/alhrm)
