Sejumlah pakar undang-undang pers dan jurnalistik di Mesir mengungkapkan kekhawatiran mereka bila kasus pemberitaan sakitnya Presiden Husni Mubarak oleh pers, berbuntut pada penyegelan media bersangkutan. Kekhawatiran itu kini sepertinya bakal menimpa harian Ad Dustour.
Seperti diberitakan, beberapa hari lalu, pemred harian Ad Dustour menerima undangan dari pihak kepolisian tinggi Mesir. Undangan tersebut terkait pemberitaan media yang dipimpinnya, yang memberitakan kondisi Husni Mubarak yang kurang sehat.
Mubarak disebutkan dalam kondisi darah tinggi yang parah hingga beberapa kali kehilangan kesadaran. Pemberitaan tersebut lalu dianggap mempengaruhi situasi Timur Tengah.
Kepada Islamonline, sejumlah pakar politik menanggapi rangkaian peristiwa ini sebagai ujian besar bagi Mesir yang saat ini dipimpin Mubarak, terhadap kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan pers. Apalagi hal ini terkait dengan pendapat atau opini publik Pemred Ad Dustour Ibrahim Manshur. Ia mengatakan, “Kami menduga situasi yang sangat buruk. Karena ada upaya dari pihak pemerintah Husni Mubarak yang memandang bahwa Ad Dustour sebagai media yang paling vokal mengkritik masalah sensitif sosok Mubarak. ”
Menurutnya, masalahnya hanya terkait informasi yang miring terhadap suatu harian. Ia mengaku kemungkinan itu bisa saja terjadi, karena dalam interogasi ia sempat mendengar ancaman yang tidak baik. “Semuanya hanya karena saya adalah orang yang memberitakan soal kesehatan Presiden…” ujar Ibrahim.
Karena itulah, sejumlah aktifis pembela HAM kini mulai melakukan intervensi terkait kasus yang akan menimpa pemred Ad Dustour. (na-str/iol)
