Kesulitan mendapatkan paspor dan kemiskinan menjadi kendala utama bagi warga Muslim Kosovo yang ingin menunaikan ibadah haji.
Menurut Imam Besar Sabri Bajgora, setiap tahunnya, sekitar seratus sampai dua ratus warga Muslim Kosovo terpaksa membatalkan rencana ibadah hajinya karena masalah paspor yang dikeluarkan oleh PBB, sudah kadaluarsa dan sudah dua tahun ini badan dunia itu tidak mau mengurus pembaharuan paspor warga Kosovo.
"Kami sudah meyakinkakn para pejabat PBB agar mau memperpanjang paspor untuk sepuluh, bahkan lima tahun saja. Tapi tidak ditanggapi, " kata Imam Bajgora.
Kedutaan Besar Saudi Arabia yang berlokasi di Albania mensyaratkan paspor untuk jamaah haji paling tidak harus masih berlaku selama enam bulan ke depan. Sementara banyak paspor calon jamaah haji Kosovo yang masa berlakunya hampir habis sebelum mereka berangkat haji.
Sejak NATO turun tangan untuk menghentikan pembersijan etnis oleh tentara Serbia di Kosovo, PBB memegang kendali negara Kosovo, termasuk mengurusi masalah paspor bagi warga Kosovo. Tahun ini, menurut Imam Bajgora, ada sekitar 592 calon jamaah haji dari Kosovo, di antaranya terdapat 130 perempuan dan 35 persen dari jamaah haji Kosovo adalah anak-anak muda.
Selain masalah paspor, kendala utama bagi warga Muslim Kosovo yang ingin berhaji adalah kemiskinan. Menurut Imam Bajgora, ketidakstabilan politik di wilayah Kosovo menyebabkan standar kehidupan dan perekonomian warga Kosovo memburuk. Kosovo kini menghadapi persoalan tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya investasi luar negeri. Kosovo kesulitan mendapatkan bantuan lunak dari lembaga-lembaga bantuan internasional, karena status negara Kosovo yang belum jelas. Kosovo sudah delapan tahun belakangan ini sedang memperjuangkan kemerdekaannya sendiri untuk lepas dari Serbia. (ln/iol)