.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah Australia sedang membuat draft undang-undang anti-teror baru. Dalam undang-undang itu, pemerintah Negeri Kanguru membolehkan para pemilik perusahaan untuk "memata-matai" pegawainya dengan memantau isi email serta komunikasi mereka di internet. Dan hal itu boleh dilakukan tanpa sepengetahuan para pegawai di perusahaan bersangkutan.
Draft tersebut dikritik oleh organisasi-organisasi sipil di Australia. Namun Deputi Perdana Menteri Australia, Julia Gillard berkelit kebijakan itu merupakan langkah pengamanan nasional, dan bukan langkah yang tidak senonoh karena membuka email orang lain.
Menurutnya, draft undang-undang baru itu bertujuan untuk mencegah serangan lewat dunia cyber terhadap infrastruktur-infrastruktur nasional yang sangat penting, seperti bursa saham, sistem trasportasi dan sistim jaringan kabel listrik. "Saya berjanji, kami tidak berminat dengan email yang Anda kirim, siapa melakukan apa pada pesta Natal, " kata Gillard.
"Apa yang akan dilakukan adalah untuk menjaga infrastruktur yang penting. Jika sistem perbankan kita mati, jika sistem elektronik kita juga mati, yang jelas akan berdampak besar bagi masyarakat kita. Kami ingin memastikan sistem-sistem itu aman dari serangan teroris, " sambung Gillard.
Berdasarkan Telecomunications Act yang diberlakukan pemerintah sampai tahun 2009 nanti, hanya agen-agen intelejen yang diizinkan secara diam-diam memonitor komunikasi di kalangan pegawai.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia di Australia, mengkritik draft undang-undang baru tersebut. "Kewenangan semacam ini, yang saat ini hanya diberikan pada sejumlah lembaga pemerintah termasuk Polisi Federal Australia dan lembaga-lembaga lainnya seperti komisi penanggulangan tindak kejahatan, selayaknya tidak diperluas dengan memberikan wewenang itu pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor layanan infrastruktur yang vital, " tukas Dael Clapperton, ketua Electronic Frontiers Australia-lembaga independen yang pemantau hak asasi di internet-pada radio ABC.
"Yang menjadi kekhawatiran kami, jika kewenangan itu makin luas diberikan pada perusahaan-perusahaan, mereka akan menggunakannya untuk melakukan penyadapan dan perusahaan akan sibuk mengejar orang-orang yang dicurigai ketimbang melindungi Australia dari serangan lewat cyber, " lanjut Clapperton. (ln/iol)
