.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah Palestina mengeluarkan seruan yang mengisyaratkan kesiapan Hamas untuk berkompromi guna mengatasi kesulitan dana kas yang dialami pemerintahannya. Hamas menyatakan siap menerima bantuan dana yang disalurkan melalui Presiden Palestina Mahmud Abbas.
"Pemerintah terus mendesak dan tetap melakukan berbagai upaya dengan semua kelompok untuk memenuhi kebutuhan rakyat kami, khususnya pembayaran gaji," kata PM Palestina Ismail Haniyaj sebelum sidang kabinet, Selasa (25/4).
Ia mengatakan, hari itu juga ia akan menghubungi Sekjen Liga Arab Amr Moussa, Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Sultan dan PM Yordania Marouf Bakheet untuk diminta bantuannya.
Haniyah juga mendesak agar Eropa dan negara-negara lainnya mempertimbangkan kembali posisi mereka yang akan menghentikan bantuan langsung pada pemerintahan Hamas. "Kalau kebijakan ini dilanjutkan, kemungkinan akan menimbulkan kekacauan," kata Haniyah.
Pemerintah Palestina membutuhkan 170 juta dollar per bulan, di mana sekitar 115 juta dollar digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri. Tanpa gaji dan pemutusan bantuan, aktivitas ekonomi di Jalur Gaza dan Tepi Barat mulai melemah.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke berbagai negara untuk menggalang dana bantuan bagi negaranya, Menlu Palestina Mahmoud al-Zahar di Qatar menyatakan bahwa Arab Saudi sudah menjanjikan bantuan dana sebesar 90 juta dollar dan Kuwait sebesar 7,5 juta dollar.
"Dana itu akan digunakan untuk membiayai rumah sakit-rumah sakit, sekolah-sekolah dan membeli obat-obatan," katanya.
Ketika ditanya kapan dana ini akan direalisasikan, al-Zahar menjawab,"Ini cuma persoalan logistik. Kita bicara tentang hitungan hari, bukan minggu."
Menteri Keuangan Palestina Abdul Razik menyatakan, beberapa komitmen dana sudah dikonversikan dari dollar ke Euro untuk menghindari restriksi perbankan oleh AS. Namun Razik tidak mengatakan apakah mudah untuk mencairkan dana-dana itu. Menurutnya, Liga Arab sudah membuka rekening bank di Mesir yang sekarang sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar 70 juta dollar untuk otoritas Palestina, belum termasuk komitmen bantuan dari Arab Saudi.
Rabu (26/4) hari ini, Liga Arab menyatakan akan mentransfer bantuan sebesar 50 juta dollar. Namun sejumlah pejabat di Palestina dan diplomat Barat mengatakan bahwa bank-bank sejauh ini tidak bersedia mentransfer dana untuk otoritas Palestina karena takut akan ancaman dan sangsi dari AS.
Untuk mengatasi krisis ini, Abdul Razik mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu keberatan jika dana-dana bantuan itu disalurkan melalui kantor Mahmoud Abbas.
"Skenario yang diusulkan jika menggunakan media adalah transfer melalui kantor kepresidenan. Kami sebagai pemerintah dan kepresidenan, tidak masalah jika semua transfer uang dilakukan melalui kantor kepresidenan," kata Razik dalam keterangan persnya.
AS tidak memblokir dana-dana yang dialirkan ke kantor Abbas, ke pasukan keamanannya dan institusi lainnya yang berada di bawah kontrol Mahmoud Abbas. Saran agar bantuan dana pada otoritas pemerintah Palestina disalurkan melalui kantor Abbas atau institusi lainnya juga disarankan oleh para diplomat Eropa, agar pemerintah Palestina bisa membayar gaji pegawainya.(ln/iol).
