Meski sudah mendapat legitimasi dari parlemen dengan dukungan di atas 90%, dan disambut hangat oleh sejumlah pemerintah negara Islam, namun pemerintahan koalisi Palestina tetap dipandang ‘miring’ oleh Washington.
Konsulat AS di Jerussalem menyatakan bahwa AS akan memboikot para menteri yang berafiliasi pada Hamas dalam kabinet pemerintahan Palestina yang baru. AS hanya mau berinteraksi dengan para menteri yang tidak berasal dari Hamas dan tetap akan menahan pemberian bantuan kepada rakyat Palestina sampai pemerintah Palestina mau tunduk seperti yang disyaratkan negara kwartet, khususnya mengakui eksistensi Israel di Palestina.
Halitu dikatakan Michaela Shotezer, jubir Konsulat Amerika di Yerusalem (19/3). “Kami akan melanjutkan politik kami dengan tidak melakukan komunikasi dengan para menteri yang berasal dari organisasi teroris, ” ujar Michaela menyinggung Hamas yang masih dicap sebagai organisasi teroris lantaran melakukan perlawanan bersenjata menentang penjajahan Israel di negerinya.
Masih menurut Konsulat AS, bantuan yang akan diberikan AS juga akan ditahan kecuali kepada para menteri yang non-Hamas. Ia mengatakan, “Terkait dengan individu yang tidak berafiliasi pada Hamas, kami akan tetap menjalin komunikasi dengan mereka. Tapi kami akan menetapkan keputusan khusus secara kondisional. ”
Terkait bantuan untuk Palestina, Michaela menjelaskan bahwa Washington masih akan memboikot bantuan untuk Palestina sebagaimana yang telah berjalan satu tahun lewat. “Larangan pemberian bantuan masih tetap diberlakukan oleh AS sejak satu tahun lalu, meskipun telah terbentuk pemerintahan koalisi nasional yang baru, ” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, bantuan itu baru bisa dicairkan bila pemerintahan Palestina baru mau memenuhi persyaratan prinsip yang telah diajukan oleh negara kwartet, yakni PBB, UE, Rusia dan AS. (na-str/iol)
