.jpg?w=1140&ssl=1)
Menlu AS Condoleezza Rice dalam pertemuannya dengan PM Israel Ehud Olmert dan Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak, mendesak agar negara Zionis itu segera membongkar pos-pos pemeriksaan dan tidak mengganggu situasi keamanan di Tepi Barat.
Rice kembali berkunjung ke Israel dalam upaya memediasi kesepakatan damai antara Israel-Palestina. Selain bertemu dengan para pejabat pemerintahan Israel, Rice juga melakukan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas.
Dalam perjalanannya ke Israel, Rice mengungkapkan bahwa ia akan mendorong sekutunya itu untuk membongkar semua pos-pos pemeriksaan di Tepi Barat, yang oleh Presiden Abbas dianggap telah mengganggu perekonomian warga Palestina di wilayah tersebut.
Israel membangun pos-pos pemeriksaan di jalan-jalan Tepi Barat sejak tahun 2000. Sampai saat ini, jumlahnya sudah mencapai ratusan. Setelah kunjungan Rice ke Israel bulan Maret lalu, rejim Zionis berjanji akan membongkar sekitar 61 pos pemeriksaan. Tapi dari hasil pemantauan PBB, Israel ternyata hanya membongkar 44 pos pemeriksaan, yang kebanyakan pos-pos yang sebenarnya tidak terlalu signifikan.
Terkait keberadaan pos-pos pemeriksaan tersebut, Rice mengatakan bahwa ia dan Israel akan mengkaji pos-pos pemeriksaan yang mana saja yang harus dibongkar. "Kami tidak mau mempermasalahkan jumlah, di mana Anda telah membongkar sekian pos tapi pembongkaran itu tidak berpengaruh pada kemajuan kehidupan warga Palestina, " ujar Rice.
Pakar Timur Tengah Yossi Mekelberg menilai pembicaraan damai antara Israel dan Palestina yang dimediasi AS belum ada kemajuan, karena yang dibahas bukan persoalan-persoalan yang riil, seperti masalah hak kembali bagi para pengungsi Palestina dan masalah Yerusalem.
Melihat kondisi itu, Mekelberg mengaku pesimis pembicaraan damai itu akan mencapai kemajuan dalam waktu dekat ini. Menurutnya, AS-lah yang memegan kendali utama keberhasilan perdamaian itu. "Ada semacam perasaan yang muncul di kalangan warga Palestina bahwa AS tidak benar-benar tulus menjadi mediator perdamaian mereka, " ujar Mekelberg.
Jalur Ghaza Makin Kritis
.jpg?w=1140&ssl=1)
Sementara itu lembaga bantuan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA untuk yang kedua kalinya menyatakan bahwa mereka terpaksa menunda distribusi bantuan makanan di Jalur Ghaza, karena tidak memiliki persediaan bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan yang akan mengangku bantuan tersebut.
"Ini merupakan penundaan yang keduakalinya dalam satu minggu ini. Dalam jangka panjang, situasi kemanusiaan akan bertambah buruk, " kata Juru Bicara UNRWA, Chris Gunness.
Distribusi makanan terakhir bagi sekitar 1, 6 juta warga Ghaza dilakukan UNRWA pada hari Selasa pekan kemarin, setelah empat hari tertunda karena ketiadaan bahan bakar.
Distribusi bantuan makanan UNRWA kali ini terhambat, bukan hanya karena ketiadaan bahan bakar kendaraan, tapi juga karena penutupan perbatasan yang dilakukan Israel. Juru nicara militer Israel menyatakan menutup perbatasan Karni dan Nahal Oz-dua perbatasan penting bagi penyaluran bantuan ke Jalur Ghaza-sampai batas waktu yang belum ditentukan. (ln/al-arby/aljaz)
