.jpg?w=1140&ssl=1)
Keberpihakan Barat terhadap Presiden Palestina Mahmud Abbas makin nyata. Sehari setelah Abbas secara sepihak membubarkan pemerintahan Hamas yang sah, AS dan Eropa menyatakan akan melakukan normalisasi hubungan dan akan mencabut larangan bantuan langsung ke Palestina.
Menlu AS Condoleezza Rice menyampaikan hal tersebut pada para wartawan setelah menghubungi PM Palestina yang baru Salman Fayyad. "Saya katakan padanya (Fayyad) AS akan melanjutkan bantuan penuh bagi pemerintah Palestina, kami ingin bekerjasama dengan pemerintahannya dan mendukung upayanya untuk menegakkan hukum serta menjamin kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Palestina, " kata Rice seperti dikutip AFP.
Menurut Rice, pemerintahan Palestina yang sekarang menolak jalan kekerasan dan lebih menerima kesepakatan yang pernah dicapai dengan Israel. "Ini membuat rakyat AS dan institusi finansial Amerika memutuskan untuk memulihkan kembali hubungan ekonomi dan komersil dengan pemerintah Palestina, " ujar Rice.
Seperti diketahui, setelah Hamas memegang tampuk pemerintahan di Palestina, AS melarang pengiriman bantuan dana ke Palestina dan mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi bank-bank yang melakukan transfer dana bagi rakyat Palestina. Akibatnya, jutaan dollar dana bantuan dari negara-negara Arab dan Muslim menumpuk di rekening-rekening sejumlah bank.
Selain Rice, Presiden AS George W. Bush juga sempat melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Mahmud Abbas selama kurang lebih 15 menit. Juru bicara Gedung Putih Tony Snow mengatakan, dalam pembicaraan itu Abbas menjelaskan langkah-langkah yang telah ia ambil, membentuk pemerintahan darurat dan menunjuk Fayyad sebagai perdana menteri. Abbas, kata Snow, juga menyatakan ingin melanjutkan proses politik dan membuka saluran-saluran politik.
Beberapa jam sebelum pemerintah AS secara resmi menyatakan dukungannya pada pemerintahan baru Palestina bentukan Abbas, para menteri luar negeri negara-negara Eropa juga mengungkapkan hal serupa di Luxemburg. Dalam pernyataan resminya mereka menyatakan akan segera memulihkan hubungan dengan otoritas Palestina dan melanjutkan bantuan keuangan langsung bagi pemerintah Palestina.
Rapat Kabinet Pertama
.jpg?w=1140&ssl=1)
Sementara itu di Tepi Barat, Salman Fayyad menggelar rapat kabinet yang pertama bersama 12 menterinya. Di sela-sela rapat, Fayyad mengatakan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah menciptakan stabilitas keamanan di Tepi Barat. Ia juga berharap bisa mencari jalan keluar atas perbedaan-perbedaan pendapat dengan Hamas melalui dialog.
Usai rapat kabinet, Menteri Penerangan Riyad al-Maliki mengatakan, pemerintah akan menggunakan kewenangan hukumnya terhadap semua persoalan di Palestina, tak terkecuali di Ghaza.
Seberapa jauh Abbas bisa menancapkan pengaruhnya di Ghaza, memang belum terlihat jelas karena sampai saat ini Ghaza yang jaraknya hanya 45 kilometer dari Tepi Barat masih di bawah kontrol penuh Hamas. Apalagi ketika ditanya bagaimana pemerintahan baru akan melakukan penegakkan hukum di Ghaza, Menteri Dalam Negeri Abdul-Razak Yahya menjawab, "Demi Tuhan, saya tidak tahu. " (ln/iol/aljz)
