Pemerintah Irak meminta militer AS untuk menyerahkan semua pengelolaan penjara yang banyak menahan warga Irak. Permintaan ini terkait dengan sejumlah foto tragis tentang penyiksaan warga Muslim Irak di penjara Abu Ghraib yang dipublikasikan channel SBS Australia beberapa waktu lalu.
Menurut Menteri urusan HAM Irak, Zuhair Jalabi, pemerintah Irak sangat gusar terhadap kondisi warganya yang kini ditahan di Abu Ghraib, terlebih setelah ditayangkannya sejumlah foto penyiksaan yang kejam. Karenanya, atas nama pemerintah, ia menyampaikan agar militer AS dan Inggris menyerahkan pengelolaan tahanan itu pada pemerintahan Irak di Baghdad. “Ini masalah yang sangat berbahaya dan menjadikan pemerintah Irak melakukan pertimbangan lagi. Kami harus bergerak segera untuk menyelamatkan penjara dan para tahanannya pada pengadilan,” katanya.
Sementara itu PM Irak Ibrahim Jafari mengutuk aksi penyiksaan di Abu Ghraib itu. Ia menegaskan semua pihak yang terlibat dalam penyiksaan itu harus dihukum. Meskipun ia mengetahui karena bukti foto penyiksaan itu sebagiannya telah beredar dan menyebabkan sembilan tentara AS yang terlibat dalam penyiksaan itu telah dihukum paling lama penjara selama 10 tahun.
Sementara itu, komisaris PBB untuk urusan hak asasi manusia Louis Arbour mengatakan dia tidak melihat ada alternatif lain selain menutup kamp tahanan Teluk Guantanamo di Kuba. Ia menegaskan hal itu sebelum hasil penyelidikan resmi PBB terhadap pusat penahanan Amerika itu. PBB mengimbau agar Amerika mengadili para tawanan atau membebaskan mereka dan menutup kamp tahanan tersebut dengan segera.
Tapi belum apa-apa, AS mengatakan tidak akan menutup kamp tahanan Teluk Guantanamo meskipun PBB mendesak kamp itu segera ditutup. Juru bicara Gedung Putih Scott McClellan mengatakan kamp itu menahan "para teroris yang berbahaya" namun menegaskan mereka semua diperlakukan dengan manusiawi. (na-str/bbc)
