Pejabat Senior dari Gedung putih mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengadakan perundingan damai dengan Taliban Afghanistan di Ibukota Qatar, Doha.
Hal ini merupakan pertemuan untuk pertama kalinya antara kedua belah pihak yang rencananya akan diadakan beberapa hari kedepan di Doha , dimana Taliban membuka kantor politik pada hari Selasa disana.
Para pejabat AS mengatakan bahwa kedua belah pihak akan membahas masalah pertukaran tahanan. Sebelum negosiasi dilakukan AS mensyaratkan bahwa Taliban harus meninggalkan kekerasan dan memutus hubungan dengan Tandzim Alqaeda serta menghormati konstitusi Afghanistan termasuk pernghargaann terhadap hak-hak perempuan dan minoritas.
Sementara itu para pejabat AS menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan Taliban terhadap Pemerintah Afghanistan masih rendah. Gerakan itu selalu menolak untuk mengadakan perundingan dengan Presiden Karzai dan pemerintahannya, dan menyebut mereka sebagai boneka Amerika.
Setelah acara pembukaan kantor Taliban di Doha pada hari Selasa (18/6), yang dihadiri pejabat dati Taliban dan pemerintah Qatar, seorang wakil Taliban Muhammad Na’em mengatakan kepada wartawan bahwa kelompok tersebut ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara tetangga Afghanistan.
“saya tidak ingin “Imarah Islam Afghanistan” menjadi sumber acaman bagi salah satu negara-negara tetangga, dan tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan wilayah Afghanistan untuk mengancam negara lain,” kata seorang wakil dari Taliban.
Kemudian ia melanjutkan,”kami ingin solusi politik damai untuk mengakhiri pendudukan Afghanistan dan menjamin pembentukan sistem pemerintahan Islam dan tercapainya keamanan di seluruh negeri.”
Seorang wartawan BBC di Washington, Paul Adams mengatakan pernyataan inilah yang telah lama ditunggu oleh pejabat AS dari Taliban.
Sebelumnya pihak Amerika telah mencoba mengadakan negosiasi namun Taliban tidak menerima negosiasi dengan siapapun.
Pada bulan Maret 2012 Taliban mengatakan telah memutuskan untuk menangguhkan perundingan dengan Washington dengan alasan bahwa upaya AS melibatkan pemerintah Kabul menjadi kendala utama. (hr/BBC)
