.jpg?w=1140&ssl=1)
Kerajaan Arab Saudi menentang ide untuk membagi wilayah Irak ke dalam wilayah-wilayah sektarian dan etnis yang masing-masing diberi hak otonomi. Arab Saudi juga mengatakan akan berpihak pada kekuatan-kekuatan yang memperjuangkan persatuan di Irak.
"Kerajaan akan berdiri bersama semua kekuatan patriotis yang bekerja untuk persatuan Irak," demikian bunyi pernyataan hasil rapat kabinet mingguan yang dipimpin langsung oleh Pelindung Dua Masjid Suci, Raja Abdullah di istana Al-Safa, Makkah, Senin (16/10) malam.
Dalam isi pernyataan itu juga tertulis, "Kabinet berharap para pemimpin di Irak, orang-orang bijaknya dan para ulama melaksanakan tugasnya untuk menentang setiap upaya yang ingin memilah-milah negara Irak apapun alasan dibalik itu."
Parlemen Irak sudah menyetujui undang-undang yang akan membagi wilayah Irak berdasarkan latar belakang etnis. Namun undang-undang itu ditentang oleh kalangan Sunni Irak dengan alasan pembagian semacam itu akan mengarah pada munculnya negara-negara kecil yang sektarian.
Kerajaan Arab Saudi menyatakan menentang ide itu menjelang pertemuan antara pemuka agama Irak di Makkah, atas prakarsa Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pertemuan yang akan berlangsung besok, Sabtu (19-20 Oktober) itu akan mempertemukan ulama-ulama Syiah dan Sunni Irak untuk membahas dokumen rekonsiliasi (Makkah Charter) guna mengakhiri pertumpahan darah antara penganut Sunni dan Syiah di negeri 1001 malam itu.
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal pada 7-8 Oktober kemarin di kantor pusat International Islamic Fiqh Academy di Jeddah, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu.
Pada hari Sabtu kemarin, Raja Abdullah juga sudah bertemu dengan para ulama Syiah dan Sunni Irak dan meminta mereka untuk bersikap sabar dan tenang.
Sementara itu pada Selasa (17/10) waktu setempat, Wakil Presiden Irak, Tariq al-Hashimi tiba di Amman, Yordania. Dalam kunjungannya itu, al-Hashimi melakukan pembicaraan dengan para pejabat pemerintah Yordania, termasuk PM Marouf al-Bakhit, tentang situasi terkini di Irak dan upaya membangun hubungan antara dua negara.
Pada kantor berita Petra, al-Hashimi menyatakan bahwa kunjungannya ke Yordania dalam rangka konsultasi dan saling bertukar pikiran tentang berbagai isu terutama tentang situasi di Irak.
Di Irak sendiri, sumber-sumber di pemerintahan mengungkapkan adanya pergantian tiga komandan pasukan khusus kepolisan. Ketiga komandan pasukan itu dimutasikan ke bagian administrasi di kementerian dalam negeri Irak. Mutasi itu sendiri dilakukan sebagai bagian dari rencana perubahan kementerian dalam negeri.
Seorang sumber senior di kementerian dalam negeri mengatakan, mutasi itu terkait dengan konflik sektarian yang makin tajam di Irak dan atas desakan AS dan kalangan Sunni.
Para pemimpin Arab Sunni dan AS memang menekan PM Irak Nuri Al-Maliki agar mengendalikan kelompok milisi Syiah yang sudah menyusup ke kepolisian Irak.(ln/aljz/arabnews)
