.jpg?w=1140&ssl=1)
Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi menyatakan akan mendesak Uni Eropa untuk meminta agar negara-negara anggotanya tidak lagi mengaitkan terorisme dengan Islam dan mendesak agar Uni Eropa mengeluarkan regulasi yang melindungi warga muslim dari diskriminasi dan prasangka buruk karena keyakinan agama mereka.
Seorang sumber di Komisi HAM yang tidak bersedia disebut namanya mengungkapkan, komisi yang didanai pemerintah Arab Saudi itu juga akan mengkritisi berbagai persoalan terkait hak-hak warga muslim yang berada di Eropa. Antara lain masalah interogasi yang dilakukan secara tidak adil, perlakuan yang melecehkan warga Muslim, tindakan sewenang-wenang baik secara fisik maupun mental, dan kebijakan-kebijakan yang membatasi warga muslim dalam menjalankan ajaran agama mereka dengan bebas, seperti larangan berjilbab di sekolah-sekolah bagi para muslimah.
Komisi HAM Arab Saudi akan menyampaikan hal itu dalam acara Second Arab-European Dialogue on Human Rights and Terrorism, yang akan berlangsung di Copenhagen pada tanggal 21-23 Oktober mendatang.
"Dialog itu sangat penting, karena diselenggarakan di Denmark, tempat awal terjadinya kontroversi kartun Nabi Muhammad Saw, " kata sumber tadi.
Presiden Komisi HAM Arab Saudi Turki Al-Sudairi menugaskan dua pejabatnya, Khaled Al-Obeid dan Ali Al-Mustaneer untuk hadir di acara dialog tersebut. Topik-topik yang akan dibahas dalam dialog itu antara lain masalah Islamofobia di Eropa dan sejarah Islam di Eropa terutama di Spanyol, di mana warga muslim banyak memberikan kontribusinya bagi kemakmuran dan kemanusiaan pada masa itu, sementara Eropa masih berada dalam Masa Kegelapan.
Menurut Komisi HAM Arab Saudi, dialog kedua nanti kemungkinan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sama pada saat dialog pertama yang digelar di Amman pada bulan April kemarin. Dalam pertemuan di Amman, konferensi menyatakan mendukung deklarasi-deklarasi hak asasi manusia internasional dan instrumen-instrumen perlindungan hak asasi lainnya. Selain itu, kesimpulan dialog di Amman juga menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil setiap negara untuk melawan terorisme, haru sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia. (ln/arabnews)
