Brophy mengatakan adanya laporan bahwa para tahanan dari daerah lain di Cina dibawa ke Xinjiang mengindikasikan adanya kebijakan untuk mengontrol tahanan Muslim daripada soal mengatasi kelebihan tahanan di daerah lain.
Pemerintah Cina selama ini membantah adanya kamp-kamp pendidikan politik dengan para peserta harus mengikutinya layaknya tahanan. Beijing beralasan kebijakan keras terhadap Xinjiang dilakukan untuk menghadapi terorisme. Selama ini, ada gerakan separatis untuk memisahkan Xinjiang dari Cina, yang berbasis paham komunis.
Mustahilnya Berpuasa bagi Warga Muslim Uighur
Saat ABC menanyakan soal ini kepada Kedutaan Besar Cina di Australia, pejabat kedutaan itu merujuk kepada pernyataan dari kementerian Luar Negeri Cina pada 20 September 2018. Saat itu, jubir Geng Shuang mengatakan kebijakan pemerintah Cina di Xinjiang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas, pembangunan, solidaritas dan taraf kehidupan publik.
Soal ini, seperti dilansir Reutes, Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet mendesak pemerintah Cina untuk mengizinkan tim monitor PBB memasuki Xinjiang. Ini terkait adanya tudingan yang sangat mengkhawatirkan soal program penerapan kamp indoktrinasi politik terhadap warga Uighur di Provinsi Xinjiang.
Bachelet mengatakan ini dalam pidato perdana sebgai Kepala Badan HAM PBB pada Senin, 10 September 2018 di Jenewa. Permintaan Bachelet ini, yang pernah menjabat sebagai Presiden Chile sebelumnya, terkait laporan dari lembaga advokasi HAM Human Rights Watch. Pengurus HRW melaporkan etnis muslim minoritas Uighur mengalami kamp penahanan semena-mena di Xinjiang, yang dibuat pemerintah Cina.(kl/tempo)
