.jpg?w=1140&ssl=1)
Sekjen PBB, Kofi Annan mengatakan, bahwa serangan Israel ke wilayah Libanon adalah pelanggaran hukum internasional, terlebih lagi hukum kemanusiaan. Lewat seruannya, Kofi Annan mendesak Israel agar menaati dan tidak melanggar hukum internasional tentang ketentuan perang dan kemanusiaan. Saat ini Dewan Keamanan PBB sedang menyiapkan resolusi untuk gencatan senjata antara Israel dan pasukan Hizbullah. Namun belum-belum, resolusi ini telah diwarnai perbedaan pendapat yang sangat tajam antara Prancis dan Amerika.
Rencananya resolusi yang sedang digodok oleh DK PBB akan dikeluarkan paling lambat akhir pekan ini. Tapi tampaknya, penggodokan masih akan berlangsung sengit, karena, seperti biasa, Amerika selalu berada di belakang kepentingan negara Zionis Yahudi, Israel. Duta Besar Prancis untuk PBB mengatakan, jika Amerika terus memperdebatkan resolusi ini, maka resolusi dengan hasil yang terbaik tidak akan pernah disepakati. “Masalah utamanya adalah untuk menghasilkan teks yang paling baik yang dapat memenuhi keinginan semua pihak karenanya akan ada sebuah draft dengan naskah baru," Jean-Marc de Sabliere di Markas PBB, New York.
Perancis dan Amerika Serikat sebelumnya sudah mengajukan sebuah draft resolusi yang menyeru gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah. Namun draft itu ditolak oleh negara-negara Liga Arab dan Libanon karena dalam isinya tidak menyebutkan Israel harus menarik pasukannya pada saat gencatan senjata dimulai.
Sementara itu, Rusia meminta pengesahan resolusi jangka pendek Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai gencatan senjata kemanusiaan di Libanon jika tidak ada kesepakatan soal resolusi yang sekarang ini sedang dibahas. "Jika perbedaan tetap ada mengenai rancangan sekarang ini, satu resolusi pendek PBB mengenai gencatan senjata kemanusiaan harus disahkan dengan segera sebagai langkah lanjutan," Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Denisov.
"Patut disayangkan bahwa proses mencari reaksi yang dikoordinasikan oleh Dewan Keamanan bagi krisis akut itu dengan tak dapat dibenarkan telah ditangguhkan. Rencana resolusi yang dimuat dalam rancangan itu harus disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan," katanya.Sejauh ini, resolusi yang sedang disusun sangat berpihak pada kepentingan Israel dan tidak mengakomodasi kepentingan rakyat Libanon.
Karenanya, Liga Arab yang juga dilibatkan dalam penyusunan resoludi ini menolak resolusi yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Presiden Prancis, Jaques Chirac, wajar saja Liga Arab menolah karena resolusi ini nampak tidak berimbang. “Jelas nampak bahwa resolusi ini sangat berpihak kepada Israel, semestinya PBB juga memperhatikan kepentingan rakyat Libanon,” tegas Chirac. Menurut Chirac, resolusi yang dihasilkan harus mengaju pada kestabilan, persatuan dan kedaulatan.
Libanon dan negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab meminta dalam resolusi tersebut agar PBB mendesak Israel secepat mungkin menarik diri Garis Biru sebagai garis aman yang telah disepakati pada perjanjian militer tahun 1949. (na/str/iol/afp)
