Instrumen kepentingan Barat dan Israel PBB, lewat Sekretaris Jenderalnya Ban Ki-moon mendesak negara-negara dunia untuk embargo senjata dan sanksi ekonomi internasional terhadap Daulah Islam dalam upaya untuk melemahkan mereka yang telah menguasai sebagian besar wilayah wilayah di Irak dan Suriah.
Dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB , yang diperoleh oleh Reuters pada Selasa, Ban menggambarkan situasi keamanan yang memburuk akibat adanya militan Sunni yang “sangat mengkhawatirkan.”
“Saya sangat mengutuk meningkatnya kekerasan di tangan ISIS dan pendukungnya dan memanggil semua negara anggota PBB, termasuk negara tetangga Irak, untuk datang bersama-sama dan mendukung Irak dalam memerangi terorisme,” tulis Ban.
“Negara-negara anggota harus memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan dan menegakkan sanksi ekonomi, embargo senjata dan larangan bepergian bagi para anggota ISIS,” kata Ban. “Terorisme jangan diizinkan untuk berhasil dalam mengarahkan Irak jauh dari jalan menuju stabilitas dan demokrasi.”
Kelompok jihad, yang mendeklarasikan kekhilafahan atas Muslim di seluruh dunia, telah menyita senjata dari depot senjata di Suriah dan Irak, dana bank di kota-kota itu telah dikuasai, dan mengendalikan ladang minyak dan lahan pertanian.
‘Khalifah’ Islam di tanah itu mendesak umat Islam di seluruh dunia untuk berduyun-duyun menuju wilayah tersebut dan laksanakan perang suci.
Ban mengatakan laporan eksekusi massal atas tentara Syiah dan pelanggaran hak asasi berat lainnya oleh Negara Islam adalah “sangat mengganggu.”
Ban mengatakan kegiatan lintas-perbatasan oleh ISIS telah menyebabkan setidaknya satu serangan besar oleh pasukan Irak di dalam wilayah Suriah ketika mereka menargetkan konvoi ISIS pada tanggal 27 April, sementara ada juga melaporkan bahwa angkatan udara Suriah telah melakukan serangan terhadap militan ISIS di wilayah perbatasan pada 25 Juni.
“Masyarakat internasional, termasuk negara-negara di kawasan ini, harus berdiri dalam solidaritas dengan Irak di saat krisis ini ,” kata Ban. “Pada saat yang sama, para pemimpin Irak harus keluar dari kepentingan politik atau sektarian sempit untuk menghadapi tantangan yang paling serius terhadap negara itu dalam beberapa tahun kedepan.” (Arby/Dz)
