Kepala Negara Sudan, Umar Al-Bashir Rabu (18/03) lalu berkunjung ke kawasan "Nyala" yang terletak di Darfur bagian Selatan. Kunjungan ini adalah yang kedua kalinya setelah dikeluarkannya putusan mahkamah internasional yang menuntut pemberhentian Al-Bashir dari tugas kepresidenan. Kehadirannya di Darfur disambut dengan perkumpulan massa dalam jumlah besar.
Dalam sambutannya di hadapan masyarakat Sudan di Darfur, Al-Bashir mengajak kepada segenap pasukan bersenjata untuk meletakkan senjata dan berdialog bersama. "Rakyat Sudan kini telah bersatu setelah mengetahui intrik konspirasi asing terhadap Sudan, baik dari segi tanah air maupun rakyatnya," seru Al-Bashir. "Untuk menghadapi musuh Sudan harus dengan persatuan yang kokoh dan semakin meningkatkan pertumbuhan di segala lini. Listrik yang diproduksi dari bendungan "Merowe" akan sampai ke Darfur, bersamaan dengan meningkatkan pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, galian-galian, sumur-sumur, dan bendungan-bendungan sehingga air jernih bisa dikonsumsi seluruh masyarkat."
Al-Bashir menjelaskan bahwa setiap daerah harus ada pemimpin dan dewan pengawas yang mengurusinya, agar sejalan dengan misi pemerintah dalam melayani kebutuhan kesehatan dan pendidikan untuk seluruh masyarakat.
Kunjungan ini disambut baik oleh segenap aktor dari pasukan bersenjata daerah "Spdo" yang terletak di Darfur bagian Selatan. Sebelumnya, pada tanggal 8 bulan ini Al-Bashir melakukan kunjungan ke El-Fasher, ibukota Darfur Utara sekaligus menyampaikan sambutan yang berisi kritikan kepada Pengadilan Internasional dan akan melawan putusan tersebut. "Tuduhan Pengadilan Kriminal Internasional justru akan menambah kekuatan, harga diri, dan martabat Sudan serta bangsa Arab-Islam akan semakin bersatu saling menguatkan dan bersinergi," tegasnya lagi dalam sambutannya.
Di lain sisi, Perancis menarik kembali statemennya melalui jubir atas nama Kemenlu yang sebelumnya menyatakan, bahwa Perancis akan bersiaga menghadang pesawat Umar Al-Bashir yang membawanya ke KTT Arab yang diselenggarakan di Doha di akhir bulan ini. Diakuinya bahwa sikap Perancis ini keluar karena memenuhi permintaan dari Pengadilan Kriminal Internasional. Ralat ini dilakukan ketika Menlu Sudan mengundang Duta Besar Perancis di Khortum, Patrick Nikolso Selasa (17/03) lalu ketika dimintai kejelasan terkait hal tersbut.
Jubir Kemenlu Sudan, Ali Shadiq menjelaskan bahwa Duta Besar Perancis yang ada di Khortum menegaskan, bahwa Perancis tidak ada niatan untuk menghadang pesawat Al-Bashir di saat menghadiri KTT Arab di akhir bulan ini. Shadiq juga menjelaskan bahwa pemerintah Qatar yang melayangkan undangan ke Al-Bashir menyadari betul kasus putusan Pengadilan Kriminal Internasional. Bukan berarti Qatar tidak memperhatikan kasus ini sama sekali.
Qatar yang pada putaran selanjutnya akan menjadi Dewan Liga Arab, menolak permintaan Pengadilan Internasional yang menyuruhnya untuk bekerjasama dalam memberhentikan Umar Al-Bashir sesampainya di Doha. (sn/mkh)
