Seperti di negara Arab lainnya yang sedang diguncang revolusi antipemerintah, Kerajaan Maroko juga sedang menghadapi tuntutan reformasi dari sebagian rakyatnya. Tapi, bukan pergantian kekuasaan atau perbaikan kesejahteraan yang dituntut sebagian rakyat Maroko itu, karena Maroko termasuk negara kaya dengan GDP sebesar 154 miliar USD dengan pendapatan per kapita rakyatnya sebesar 5.000 USD.
Tuntutan mereka adalah reformasi protokol kerajaan Maroko, yang dianggap terlalu berlebihan dalam menempatkan posisi raja dan merendahkan rakyat jelata. Tuntutan ini termasuk langkah berani, mengingat mengkritik aturan kerajaan selama ini menjadi hal yang tabu di Maroko.
Adalah Abdelhamid Amin, Deputi Presiden Asosiasi Hak Asasi Manusia Maroko yang memicu tuntutan agar protokol kerajaan Maroko direformasi. Dalam sebuah acara di televisi, Amin secara terbuka mengcam tradisi sujud di depan raja dan mencium tangan raja sebagai bentuk penghormatan terhadap raja.
"Bentuk protokol semacam itu memalukan dan sama artinya dengan perbudakan," kata Amin dalam acara "Live with You" yang disiarkan stasiun televisi nasional Maroko TV 2M baru-baru ini.
Pernyataan Amin itu kabarnya langsung dibahas dalam rapat kabinet, dan sejumlah menteri mengecam TV 2M yang telah mengundang Amin dalam program acara itu. Pasalnya, selama puluhan tahun semua pejabat pemerintah–termasuk menteri-menteri senior dan 32 juta rakyat Maroko mematuhi aturan kerajaan ini.
Menurut peneliti dan aktivis HAM di Maroko, Ahmad Assid, pelanggaran pertama atas tatacara bertemu raja ini terjadi pada tahun 2002 ketika dia dan 24 aktivis sosial kemasyarakatan bertemu raja dan hanya bersalaman dengan raja, tanpa sujud atau mencium tangan raja sesuai protokol yang berlaku.
"Raja menerima sikap kamu dengan ramah dan senyum lebar, tapi para pejabat protokoler kerajaan berbeda pendapat," kata Assid.
"Saya menyerukan agar tradisi lama yang merendahkan derajat manusia itu dihapus, dan jika rezim menolak penghapusan tradisi itu, saya melihatnya sebagai penolakan kerajaan terhadap perubahan cepat yang sekarang sedang mengguncang dunia," sambung Assid.
Politisi dari Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko, Mustapha El Khalfi mendukung seruan itu. Ia mengatakan, sejumlah protokoler kerajaan perlu direvisi dan disesuaikan dengan perubahan situasi yang terjadi di abad ke-20 ini.
Aturan untuk bersujud dan mencium tangan saat bertemu raja, diberlakukan sejak Maroko mendeklarasikan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956, khususnya setelah Raja Hasan II naik tahta. (ln/Aby)
.jpg)
