American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), kelompok lobi Yahudi yang paling berpengaruh di AS, sedang gencar-gencarnya melobi pemerintahan Barack Obama agar membuat draft undang-undang baru untuk menekan negara Iran.
AIPAC mendesak pemerintah AS agar segera membuat draft undang-undang yang melarang perdagangan produk gasolin negara Iran, sebagai bentuk sanksi baru terhadap Iran. AIPAC sengaja menghembuskan "niat jahat"nya itu bersamaan dengan pelaksanaan konferensi tahunan AIPAC yang akan digelar minggu depan, meski pihak AIPAC membantah tudingan itu.
"Ini bukan sebuah kebetulan AIPAC menyatakan dukungan kuatnya terhadap draft undang-undang yang akan diajukan ke Kongres minggu-minggu ini," demikian pernyataan Jewish Telegraphic Agency (JTA).
JTA mengklaim sekitar 6.000 orang akan hadir dalam konferensi AIPAC hari Selasa minggu depan dan akan memberikan dukungan pada pemerintah AS agar segera mengajukan draft undang-undang anti-Iran itu. Para pelobi di AIPAC hari Minggu kemarin juga menegaskan bahwa mereka akan memastikan draft undang-undang tersebut lolos di Kongres.
Seminggu yang lalu, Dewan Legislatif AS baru saja mengenalkan undang-undang tentang penanganan diplomatik dengan negara Iran yang disebut ‘Iran Diplomatic Enhancement Act’. Hari Selasa kemarin, sejumlah senator mengusulkan draft undang-undang yang bertujuan untuk memperlambat aktivistas pengembangan nuklir Iran, dengan cara menghambat perdagangan produk gasolin Iran.
Salah satu tokoh senator AS yang mengajukan usulan draft undang-undang tersebut adalah Senator Joseph Lieberman, politisi yang dikenal sangat mendukung Israel ini menginginkan agar negara-negara yang menjual hasil minyak bumi olahannya pada Iran, dikenakan sanksi. Usulan draft tersebut langsung mendapat dukungan dari kelompok lobi Yahudi pro Zionis Israel, AIPAC.
Terkait konferensi tahunannya minggu depan, AIPAC menyatakan bahwa para tokoh dan politisi AS yang menentang kebijakan-kebijakan anti-Iran tidak akan diundang dalam konferensi itu. "Para ahli teori kebijakan di Washington yang menolak kebijakan isolasi terhadap Iran dan menganggapnya sebagai kebijakan yang kontraproduktif, tidak diundang ke konferensi," demikian laporan AIPAC.
Sebagai kelompok lobi Yahudi yang berpengaruh di AS, AIPAC berhasil meloloskan para politisi yang mendukung agenda-agenda mereka sebagai anggota legislatif dan anggota Kongres di AS dan menjegal siapa saja yang mengkritik Israel dan agenda AIPAC untuk masuk dalam jajaran pejabat pemerintahan di AS. AIPAC juga berhasil mempengaruhi pemerintah AS dalam kebijakan-kebijakannya luar negerinya terutama yang menyangkut kepentingan Israel.
Sepak terjang AIPAC dalam pemerintahan dan perpolitikan di AS, diakui oleh mantan Presiden AS Jimmy Carter. Carter menyatakan bahwa AIPAC mampu menekan para politisi agar mendukung agenda-agenda AIPAC. Sejumlah anggota AIPAC juga terlibat dalam berbagai kasus spionase, mereka berperan dalam mengumpulkan dan membeberkan informasi rahasia keamanan nasional AS untuk kepentingan Israel.
Tahun 2005, direktur kebijakan AIPAC Steven Rosen dan analis senior AIPAC khusus negara Iran, Keith Weissman diseret ke meja hijau karena memberikan dokumen-dokumen rahasia AS ke Israel. Meski demikian, pemerintahan AS tidak mampu melepaskan diri dari belenggu dan pengaruh AIPAC, bahkan terkesan sangat bergantung pada AIPAC sehingga AIPAC-lah yang sebenarnya mengendalikan negara AS dan para pejabat pemerintahan AS. (ln/prtv)
.jpg)
