.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah Afghanistan menginginkan semua perusahaan jasa tentara bayaran keluar dari Aghanistan, karena perilaku mereka layaknya "cowboy" yang menyebabkan situasi Afghanistan menjadi tidak stabil dan rawan tindakan kriminalitas.
Juru bicara kepresidenan Aghanistan Siamak Hirawi, setelah rapat kabinet menyatakan, "rapat memutuskan, dalam jangka panjang semua perusahaan jasa militer swasta di Aghanistan harus ditutup. "
Menurut Hirawi, konstitusi negara hanya mengatur bahwa hanya pemerintah yang punya hak untuk memiliki dan mengendalikan persenjataan, oleh sebab itu dengan adanya perusahaan-perusahaan swasta itu, berarti sudah melanggar konstitusi.
Kepolisian Afghanistan menyatakan, dalam langkah penertiban yang dilakukan beberapa minggu ini di kota Kabul, pihaknya sudah menutup sembilan perusahaan jasa pengamanan yang tidak punya surat izin.
Laporan lembaga penelitian Swisspeace menyebutkan, hanya 35 dari 140 perusahaan jasa militer swasta di Afghanistan yang terdaftar secara resmi di pemerintah, dengan jumlah pasukan sekitar 18. 500 sampai 28. 000 orang. Mereka disewa untuk menjaga kedutaan-kedutaan besar, pengawal pribadi dan sebagian lainnya, seperti perusahaan DynCorp disewa untuk melatih polisi Afghanistan.
Para tentara bayaran itu dilengkapi sengan persenjataan yang jumlahnya mencapai 43. 750 senjata, mulai dari senjata semi-otomatis, pistol sampai peluncur granat.
Lebih lanjut, juru bicara kepresidenan Aghanistan mengatakan hanya perusahaan-perusahaan yang benar-benar membantu yang akan diizinkan beroperasi, terutama pasukan-pasukan international dan pasukan PBB.
"Tapi untuk sementara, beberapa perusahaan militer swasta yang bisa memenuhi persyaratan menteri dalam negeri akan diberi surat izin operasi yang sifatnya sementara, " ujar Hirawi.
"Dalam jangka panjang, ketika pasukan keamanan Afghanistan sudah mampu menggantikan mereka, tentara-tentara dari perusahaan militer swasta itu akan digantikan oleh personil keamanan pemerintah, yaitu polisi, " sambungnya.
Swisspeace menuduh pemerintah Aghanistan telah gagal membuat undang-undang untuk mengatur keberadaan para tentara bayaran itu. Karena banyak tentara-tentara bayaran yang diyakini terlibat dalam kasus-kasus penculikan, penyelundupan narkoba dan pemerasan. (ln/iol)
