Pertengahan bulan ini, Dewan Komite Sanksi terhadap Al-Qaeda dan Taliban di PBB akan memutuskan apakah akan menghapus nama-nama anggota Taliban yang masuk dalam daftar sanksi PBB, termasuk nama sejumlah anggota Dewan Tinggi Perdamaian, sebuah lembaga yang dibentuk oleh Presiden Hamid Karzai untuk membuka dialog dengan Taliban.
Peter Wittig, duta besar Jerman untuk PBB, yang juga mengetuai Komite itu mengatakan, sejumlah pejabat pemerintah Afghanistan sudah meminta Dewan Komite untuk menghapus 50 nama tokoh Taliban yang masuk dalam daftar sanksi Dewan Keamanan PBB, menyusul rencana rekonsiliasi antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban. Namun Dewan Keamanan, kata Wittig, masih belum memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan tersebut.
"Tentu saja kami tahu kepentingan dan upaya pemerintah Afghanistan untuk memberikan sinyal politik dalam proses politik yang sedang diupayakan saat ini, dan keinginan mereka untuk menghapus nama anggota Taliban dari ‘daftar hitam’ PBB," ujarnya.
Wittig mengisyaratkan, dari 50 nama yang diajukan pemerintah Afghanistan untuk dihapus dari daftar sanksi PBB, kemungkinan tidak semuanya disetujui oleh Dewan Komite Sanksi. Sejumlah negara juga ditengarai akan menentang permintaan pemerintahan Afghanistan ini, antara lain Rusia, Cina dan India, padahal untuk menghapus nama seseorang dari daftar sanksi PBB, harus mendapat persetujuan dengan suara bulat dari seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Saat ini, sedikitnya ada 486 nama yang masuk dalam daftar Komite Sanksi PBB, 138 orang diantaranya dikaitkan dengan kelompok Taliban. (ln/hurriyet)
.jpg)
