.jpg?w=1140&ssl=1)
Di tengah-tengah upaya meredakan ketegangan antara para pendukung Fatah dan Hamas, tersiar kabar bahwa Presiden Mahmud Abbas akan melakukan pertemuan dengan PM Israel, Ehud Olmert dalam beberapa hari ini.
Sumber-sumber di Palestina mengungkapkan, pertemuan itu untuk membuka jalan pembicaran damai antara Israel dan Abbas, sekaligus sebagai upaya agar Israel mencairkan kembali pendapatan pajak milik pemerintah Palestina yang sejak Hamas menang pemilu, dana itu ditahan oleh Israel.
Jika dana itu disalurkan kembali, Abbas bisa melakukan pembayaran langsung gaji para pegawai negeri yang selama ini terkatung-katung akibat blokade ekonomi yang dilakukan Barat terhadap pemerintahan Palestina.
Israel menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan penyaluran kembali dana sebesar 500 juta dollar itu pada Abbas, agar Abbas bisa mendorong adanya percepatan pemilu di Palestina.
Tapi sebenarnya, Israel mendapat tekanan dari Eropa dan PBB agar dana dari hasil pendapatan pajak milik rakyat Palestina itu dibayarkan ke Abbas, karena Abbas sudah bersedia melakukan pembicaraan damai dengan Israel. Namun Israel menginginkan jaminan bahwa dana itu tidak akan bocor ke pihak Hamas dan pemerintahannya.
Pihak Hamas yang saat ini memegang tampuk pemerintahan Palestina lewat pemilu yang demokratis, menginginkan dana hasil pendapatan pajak itu dibayarkan ke pemerintah. Tapi melihat situsi mendesak saat ini, Hamas menyatakan tidak keberatan dana itu disalurkan lewat pihak lain.
"Di bawah kepungan seperti sekarang ini, kami tidak keberatan jika uang itu disalurkan ke pihak lain termasuk ke presiden. Asalkan tujuan akhirnya adalah para pegawai dan rakyat kami yang membutuhkan," kata juru bicara Hamas, Fawzi Barhoun.
Sementara itu, seorang penasehat senior Abbas mengungkapkan, Presiden rencananya akan mengeluarkan sebuah dekrit minggu depan sebagai dasar hukum atas pelaksanaan pemilu.
Pada Rabu kemarin, Abbas menyatakan, meski dirinya menginginkan percepatan pemilu, ia tetap membuka diri untuk memulai pembicaraan kembali dengan Hamas soal pembentukan pemerintahan koalisi.
Para diplomat Barat mengatakan, jika terjadi percepatan pemilu, Abbas akan mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan Barat dan sekutu-sekutu Arabnya. Menlu AS, Condoleezza Rice bahkan menyatakan akan meminta Kongres AS agar memberikan bantuan puluhan juta dollar untuk memperkuat pasukan keamanan Fatah.
Meski demikian, para analis Palestina menilai, upaya untuk mempercepat pemilu akan menjadi bumerang bagi Fatah jika Hamas berhasil meyakinkan publik Palestina bahwa Abbas dan Fatah berpihak pada AS dan kepentingan Israel. (ln/aljz)
