Presiden Palestina Mahmud Abbas siap berdialog dengan Hamas bila mereka mengakui telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan Palestina di Jalur Ghaza.
"Apa yang telah dilakukan Hamas adalah kejahatan nasional dan praktek kudeta militer, dan mereka yang bertanggung jawab atas itu adalah orang-orang Hamas, yaitu perdana menteri yang telah dipecat dan yang lainnya, yang telah melakukan kudeta atas diri mereka sendiri serta mengkudeta legalitas, " ujar Abbas dalam sebuah konferensi pers di istana kepresidenan, di Ramallah.
Lebih lanjut Abbas mengatakan, "Jika mereka yang telah melakukan kudeta atas legalitas itu mengaku dan mengubah semua hal terhadap apa yang telah mereka kerahkan, maka pada titik ini kami katakan bahwa setiap kasus bisa dibicarakan. Adapun untuk saat ini, tidak ada dialog dengan mereka. "
Terkait pembayaran gaji PNS, Abbas yang dikenal dekat dengan Israel itu menjelaskan bahwa dirinya akan membayar gaji PNS baik yang berada di Tepi Barat maupun di Jalur Ghaza. "Setiap orang berhak mendapatkan upahnya. Semuanya anak bangsa kami. Kami tidak membeda-bedakan, " tukas dia.
Rakyat Dukung Haniyah
Sementara sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa jika saat ini Pilpres digelar maka mayoritas rakyat Palestina akan memilih Ismail Haniyah.
Jajak pendapat yang dilakukan harian Al-Quds dan dirilis pada Rabu (4/7) kemarin menunjukkan, 51, 38 persen memilih Haniyah sebagai presiden. Sementara 13, 37 persen responden akan memilih Abbas.
Dari 4. 746 responden, 2. 401 orang akan memilih Haniyyah. Sementara 673 responden memilih Abbas. Adapun urutan ketiga terdapat nama Marwan Al-Burghutsi, salah seorang petinggi Fatah yang masih ditahan Zionis Israel, dengan mengantongi 599 suara responden. Menyusul di urutan berikutnya Mustafa Al-Burghutsi dan Sallam Fayadh (Perdana Menteri darurat versi Abbas).(ilyas/im)