Pemerintah Palestina di bawah Mahmud Abbas marah besar dengan sikap pemerintah Mesir yang mengizinkan calon jamaah haji Palestna melewati perbatasan Rafah. Rafah yang menjadi wilayah perbatasan antara Mesir dan Ghaza, baru saja dibuka untuk mengizinkan para calon jamaah haji Palestina berangkat ke Makkah Mukarramah. Tapi anehnya, hal ini malah memicu kemarahan pemerintah Abbas.
Kabinet Salem Fayadh dari pemerintah Mahmud Abbas menganggap sikap yang dilakukan Mesir itu tidak sesuai peraturan yang menyebutkan bahwa tidak ada musim haji tahun ini, kecuali melewati perbatasan yang dijaga oleh Zionis Israel. Dalam harian Haaretz berbahasa Ibrani (4/12), disampaikan saat ini terjadi ketegangan antara pemeritnah Abbas di Ramallah dan pemerintah Mesir akibat peristiwa pembukaan perbatasan Rafah untuk para jamaah haji. Disebutkan, ada tidak kurang dari 700 orang Palestina yang menunaikan ibadah haji, meninggalkan Ghaza melalui penyeberangan Rafah dengan izin dari Mesir.
Dalam harian itu dituliskan bahwa sebelum ini telah ada perjanjian antara pemerintahan Abbas dengan pemerintah Mesir, terkait larangan izin bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji, kecuali melewati pos perbatsan Karm Abu Salem yang dikuasai oleh tentara Zinis. Hal ini dilakuan untuk melakukan pemeriksaan ketat dan detail terhadap identitas mereka yang ingin keluar masuk ke Ghaza.
Kabinet Salem Fayadh diberitakan telah menyampaikan surat teguran keras kepada pemerintah Mesir karena sikap yang dianggap mempunyai motif politik Mesir di balik izin bagi jamaah haji Palestina itu. Mesir juga dituding memberi bantuan kepada Hamas yang kini menguasai Ghaza.
Pemerintahan Palestina disebutkan, khawatir bila sebagian orang yang pergi ke Saudi itu bukanlah para calon jamaah haji, melainkan aktifis Hamas yang memanfaatkan kesempatan naik haji untuk bisa mengembara ke Iran dan Libanon guna melakukan latihan militer. Alasan yang sama juga disampaikan Israel terkait perizinan para calon jamaah haji itu. (na-str/pic)
