Setelah menyingkirkan kabinet Hamas pimpinan Ismail Haniyah, kali ini Presiden Palestina Mahmud Abbas bakal menghapus peran Hamas di parlemen. Seperti diketahui, parlemen Palestina didominasi para anggota legislatif asal Hamas yang unggul dalam pemilu tahun 2006. Nah, parlemen itulah yang bakal digusur oleh Abbas.
Menurut sejumlah orang-orang dekat Mahmud Abbas, dalam waktu dekat tokoh pimpinan PLO itu akan mendeklarasikan pemerintahan nasional sementara, yang berfungsi menggeser peran legislatif yang didominasi Hamas. Pemerintahan Nasional sementara itu, juga akan menggelar pemilu dini.
Islamonline menyebutkan bahwa Mahmud Abbas menggunakan cara ini untuk mensiasati habisnya rentang waktu yang dibolehkan secara undang-undang bagi Presiden untuk membentuk pemerintahan darurat, tanpa perlu meminta dukungan parlemen. Di mana rentang waktu itu akan habis pada tanggal 13 juli mendatang.
Menurut undang-undang Palestina, hanya diberikan waktu satu bulan bagi pemerintah darurat untuk segera membentuk kabinet darurat tanpa persetujuan parlemen. Dan rentang waktu itu telah berjalan sejak diumumkannya pemerintah darurat versi Abbas tanggal 14 Juni. Rencananya, Abbas akan menyatakan pembubaran parlemen pada hari Rabu (11/7)
Langkah-langkah ini memang secara telanjang menampilkan rencana Abbas untuk menyingkirkan Hamas. Sebelumnya, parlemen dianggap gagal menggelar rapat paripurna yang seharusnya digelar pada tanggal 5 Juli 2007, disebabkan tidak memenuhi batas kuota anggota yang harus hadir dalam rapat tersebut. Para anggota parlemen asal Fatah, memilih absen dalam sidang parlemen, ditambah lagi sejumlah anggota parlemen asal Hamas yang ditangkap oleh Israel.
Rencana ini sudah terdengar oleh para petinggi Hamas. DR. Muhammad Madhon, Kepala Kantor PM Palestina yang tersingkir Ismail Haniyah. Ia mengatakan, ”Presiden Abbas tidak berhak baik secara undang-undang maupun hukum, membubarkan majelis parlemen yang sebelumnya terbentuk atas hasil pemilu.”
Ia menambahkan, apa yang diinginkan Abbas untuk membubarkan parlemen juga sama dengan hukum kebijakan Abbas sebelumnya yang membubarkan kabinet Ismail Haniyah. Apalagi Hamas memenangkan pemilu 2006 secara mutlak di parlemen.
Abbas tampaknya berupaya membungkam kekuatan Hamas dari berbagai jalan. Menurut radio Israel hari Ahad (8/7), sejumlah orang-orang dekat Abbas menjalin komunikasi dengan kantor PM Israel Ehud Olmert, untuk menolak pembebasan aleg (anggota legislatif) Hamas yang ditangkap Israel.
“Sejumlah orang dekat Abbas mengingatkan para penasihat Olmert, bahwa pembebasan wakil rakyat asal Hamas sama dengan meminimkan kemampuan Abbas untuk menaklukkan Hamas dan menyingkirkan perannya dari politik Palestina, ” demikian bunyi siaran radio Israel. (na-str/iol)
