“Saat itu Anda tidak berada pada posisi yang bisa berdebat dengan mereka.”
Perempuan itu juga mengklaim tak jarang warga Xinjiang dipaksa bolak-balik ke kantor polisi hanya untuk mendata identitas dan pergerakan mereka.
HRW menyebut sistem QR code tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah China untuk membatasi pergerakan minoritas Muslim, terutama Uighur, di Xinjiang.
Namun, Beijing mengklaim sistem QR Code itu dipasang guna membantu meningkatkan layanan publik bagi warga dan mengontrol jumlah populasi.
Selain itu, HRW juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap aparat China yang secara sewenang-wenang kerap menangkap orang Uighur dan menahan mereka di kamp “pendidikan politik.”
Warga Xinjiang yang memiliki hubungan dengan ’26 negara sensitif’ bagi China seperti Kazakhstan, Turki, dan Indonesia kerap menjadi target penangkapan aparat.
Mereka ditahan selama beberapa bulan di kamp penampungan tanpa prosedur formal dan izin didampingi pengacara.
Selama berada di kamp, para tahanan disebut mendapat “indoktrinasi politik” dengan dipaksa memuja paham komunis dan pemerintahan presiden Xi Jinping. (Cnni)
