Eramuslim – Menteri Perdagangan Bahrain mengatakan, impor Bahrain dari Israel tidak akan dibedakan antara produk yang dibuat di Israel dan produk dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Hal itu mendapat teguran keras dari Palestina.
Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) meresmikan hubungan dengan Israel pada September lalu. Sebagian besar kekuatan dunia menganggapnya ilegal.
Namun Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bahrain, Zayed bin Rashid Al Zayani menyuarakan keterbukaan untuk impor dari permukiman. “Kami akan memperlakukan produk Israel sebagai produk Israel. Jadi kami tidak punya masalah dengan label atau asal,” katanya kepada Reuters saat berkunjung ke Israel dikutip laman Aljazirah, Jumat (4/12).
Di bawah pedoman Uni Eropa, produk permukiman harus diberi label yang jelas saat diekspor ke negara anggota UE. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bulan lalu menghapus perbedaan pabean AS antara barang yang dibuat di Israel dan di pemukiman ilegal.
Pernyataan Al Zayani langsung dikecam oleh Wasel Abu Youssef dari Organisasi Pembebasan Palestina. Dia menyebut hal itu bertentangan dengan resolusi internasional dan PBB.
Dia mendesak negara-negara Arab untuk tidak mengimpor produk dari dalam Israel, untuk mencegahnya merambah pasar Arab untuk memperkuat ekonominya. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2334, yang disahkan pada 2016, meminta negara-negara untuk membedakan urusan yang relevan, antara wilayah Negara Israel dan wilayah yang diduduki sejak 1967.
