Presiden kudeta militer, Abdel Fattah Sisi, meminta Perdana Menteri Mesir untuk menyiapkan rancangan revolusi 25 Januari dan 30 Juni, yang akan digunakan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi mereka yang menghina kedua revolusi tersebut.
Dalam keterangan yang dibacakan juru bicara kepresidenan, ‘Ala Yusuf, mengatakan “Presiden Sisi memahami betul peran penting media dalam membentuk oponi masyarakat umum, sehingga memerlukan dasar hukum untuk menghukum mereka yang menghina revolusi 25 Januari dan 30 Juni.”
‘Ala Yusuf menambahkan “semakin besar tingkat kesadaran masyarakat akan media akan mampu menjauhkan bangsa ini dari perpecahan, terutama di saat kritis seperti sekarang ini.”
Selain itu, seperti dikutip jubir kepresidenan ‘Ala Yusuf dari orang no 1 di Mesir ini mengatakan “Revolusi 25 Januari adalah revolusi sesungguhnya di Mesir, dan kita semua yakin akan hal tersebut.” (Alarabiya/Ram)
