Penulis: Ahmad Sarwat

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai Peraturan Presiden (Perpres) No14/2007 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS) tidak memihak kepentinganmasyarakat korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Ia menilai, beberapa menteri yang perlu diganti antara lain Mendagri, Menhukham, Mensesneg, Menko Perekonomian, Menkeu, Menhub, Menneg BUMN, Menkimpraswil, dan Menpera. "Tetapi yang lebih menarik dari hal itu tadi, kenapa isu reshuffle justru lebih dulu dinyatakan Wapres, " sambungnya.

Mahkamah Agung tidak akan menutup kemungkinan akan menerima permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh pihak Kejaksaan, meskipun PK itu sebenarnya merupakan hak terpidana. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Djoko Sarwoko, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa(17/4).

Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati karena sekitar 80 persen produk makanan, minuman, terutama obat-obatan dan kosmetika yang beredar dipasaran, kehalalannya masih diragukan.

Pemerintah akan mengkaji kembali pemberlakuan sanksi pidana hukum cambuk bagi pelanggaran atas aturan dalam Perda didaerah tertentu. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo di sela-sela Lokakarya menganai HAM, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa(17/4).

Kasus kekerasan yang terjadi berulang-ulang di Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan bentuk pelanggaran HAM, namun untuk mengungkapnya harus menggunakan mekanisme hukum sesuai ketentuan dalam KUHP, karena untuk kasus pelanggaran Ham murni belum ada cara penyelesaian yang jelas.