Penulis: Rizki Ridyasmara

Rancangan Undang-undang tentang Pornografi yang masih diperdebatkan oleh beberapa kalangan, dibuat bukan untuk mengkaitkan dengan satu agama, aliran, adat, kebudayaan, kepercayaan tertentu. Namun, sebuah UU di negara Indonesia tersebut dirancang atas kesepakatan yang sama (common agreement).

Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan setiap perusahaan setiap tahunnya wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya sesuai dengan masa kerjanya. Namun pada kenyataannya, masih ada perusahaan yang melalaikan kewajibannya tersebut karena berbagai alasan.
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak umat Islam memuliakan penerima zakat (mustahiq) dengan menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga resmi, untuk menghindari ketidakteraturan atau korban jiwa sebagaimana tragedi Pasuruan, pada 15 Ramadhan lalu.  

Undang-undang Migas No. 22 tahun 2001 dibuat ketika posisi Indonesia dalam tekanan IMF, sehingga kepentingan asing benar-benar ada dalam pembahasan UU ketika itu, dimana UU tersebut mengkooptasi UUD 19945 pasal 33. Hal tersebut dikatakan Inisiator Amandemen UU Migas Ana Muawanah, di Jakarta.
 

Kenyamanan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal ini harus disertai dengan adanya regulasi yang memadai mengenai mekanisme pemberian sertifikasi halal terhadap produk yang akan di konsumsi.

Di tengah ketatnya persaingan antarnegara, pemerintah melalui Departemen Agama terus berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan pemondokan atau perumahan bagi calon jamaah haji Indonesia. Sampai Selasa siang (23/9), perolehan pomondokan bagi calhaj Indonesia sudah mencapai 84 persen.
 

Penolakan terhadap RUU tentang Pornografi sebenarnya tidak perlu dilakukan, apabila masyarakat mempunyai komitmen yang kuat untuk perbaikan bangsa dimasa depan. Tidak dipungkiri, terdapat fakta-fakta yang memperlihatkan adanya kerusakan moral bangsa akibat persebaran pornografi di media massa oleh industri hiburan.

Hari raya Idul Fitri yang dirayakan dengan penuh suka cita oleh umat Islam dengan berbagai kegiatan, misalnya dengan silaturahmi dan kumpul keluarga, pada tahun ini dirasakan berbeda oleh keluarga Habib Rizieq Shihab yang tengah dizalimi pemerintah SBY-JK.

Kecaman dan protes yang dilakukan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab pada persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/9), juga dilakukan oleh Panglima Komando Laskar Islam Munarman. Munarman menolak hadir dalam persidangan tersebut lantaran protes atas sikap majelis hakim yang mengambil sumpah saksi dari Ahmadiyah dengan cara Islam.