Penulis: Rizki Ridyasmara

Kondisi pemondokan haji di Mekkah yang letaknya lebih jauh dibandingkan tahun 2008 sebagai akibat perluasan Masjidil Haram, menyebabkan jamaah haji dituntut untuk lebih disiplin dalam menjalankan ibadah.

Masih ada celah hukum yang bisa diupayakan oleh Amrozi Cs untuk mencegah pelaksanaan eksekusi terhadap dirinya. Kuasa Hukum Amrozi Cs, Wirawan Adnan menyarankan agar keluarga Amrozi Cs mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Konsititusi sebagai langkah hukum lanjutan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukum Mati yang diajukan ketiga terpidana mati Amrozi Cs.

Tim Pengacara Muslim tetap meminta agar pemerintah memperbaiki Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang diatur dalam UU No.2/Pnps/1964, meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal yang terkait pelaksanaan hukuman mati tersebut.

Pembiaran terhadap keberadaan Ahmadiyah berarti telah memberikan peluang kepada golongan kafir Ahmadiyah untuk memperoleh visa umroh dan haji, karena di KTP mereka tertulis agama Islam. Apabila hal ini tidak dicegah berarti secara sistematis pemerintah Indonesia melakukan penodaan terhadap Tanah suci Mekkah dan Madinah.

Selain mengungkap penodaan agama yang dilakukan oleh kelompok Ahmadiyah dalam pledoinya Habib Rizieq Shihab mengungkap bukti-bukti penistaan ajaran Islam dan Al-Quran yang dilakukan oleh anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) melalui lebih kurang 65 elemen organisasi yang dinaunginya.

Ia menegaskan, keterangan semua saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya dalam persidangan lebih mempertegas tentang tidak adanya bukti maupun saksi yang menunjukkan perannya secara konkrit, baik sebagai pembujuk, penyuruh, apalagi pelaku, peserta dan pemberi kesempatan dalam peristiwa Insiden Monas 1 Juni 2008.

Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab membacakan pledoi (pembelaan) atas dirinya dalam persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Panusunan Harahap, Habib Rizieq membacakan pledoinya setebal 58 halaman, yang terdiri enam bagian.