Ketua komisi fatwa MUI Ma'ruf Amin mengatakan, ada upaya beberapa pihak yang berusaha untuk menggagalkan, membelokan dan memperlambat pengesahan RUU anti pornografi dan pornoaksi, seperti yang diberitakan oleh media massa beberapa waktu lalu.
Baca selengkapnya →Anggota Pansus RUU Jakarta Kota Megapolitan Effendy Simbolon menjelaskan, munculnya RUU Ibu Kota Negara itu karena UU No.32/2003 tentang Otonomi Daerah dan UU No.34 tentang Daerah Khusus Ibu Kota sudah tidak memadai lagi dan harus diganti dengan RUU yang baru yaitu RUU Ibu Kota Negara atau RUU Megapolitan.
Baca selengkapnya →Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan, tidak akan ada pencaplokan terhadap wilayah luar Jakarta dengan berubahnya Jakarta sebagai megapolitan. Demikian Sutiyoso dalam dialektika demokrasi bertajuk “Konsep Megapolitan Sebuah Kebutuhan” di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Jumat (3/3).
Baca selengkapnya →Puluhan ribu massa dari organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia serta gabungan beberapa ormas Islam dan parpol Islam Ahad pagi (5/3) melakukan aksi damai menolak dominasi Amerika Serikat, yang bertajuk aksi sejuta umat di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Baca selengkapnya →Direktur Eksekutif Chalid Muhammad mengakui keberadaan pertambangan yang dikelola oleh PT. Freeport selama ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan di Papua, hal ini terjadi karena banyak limbah buangan yang dialirkan langsung ke sungai.
Baca selengkapnya →Ormas-ormas Islam belum sepakat tentang penerapan Mahkamah Syariah di Aceh. Utusan Nahdhatul Ulama (NU) menganggap Mahkamah Syariah berlaku bagi semua orang yang ada di Aceh, sedangkan Muhammadiyah mengganggap Mahkamah Syariah tidak bisa diterapkan bagi kalangan non Muslim.
Baca selengkapnya →Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar meminta Komisi III DPR RI untuk memanggil pejabat Percetakan Negara ke DPR RI terkait dengan pendaftaran dua (2) PKB yakni PKB hasil Muktamar Semarang, dan PKB hasil Muktamar Surabaya pimpinan Choirul Anam. Alasannya, pendaftaran kedua partai dalam Lembar Negara itu tidak boleh.
Baca selengkapnya →Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam Aceh DPR RI mendesak pemerintah, untuk segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana tanggap darurat bencana tsunami di Aceh dan Nias senila 1,2 trilyun rupiah. Sebab berdasarkan temuan tim, banyak penyimpangan dalam proses pendistribusiannya.
Baca selengkapnya →Sejumlah Wartawan yang hendak meliput peresmian gedung Trans Nasional Cybercrime (TNCC), yang diresmikan langsung oleh Kapolri dan Kepala Kepolisian Federal Australia, mengajukan nota protes pada Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, terkait dengan pengusiran yang dilakukan oleh staf Humas Mabes Polri AKP. Theresia Yuni dan sejumlah panitia.
Baca selengkapnya →Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag) diminta untuk lebih intensif memberikan tausiyah kepada jama’ah Ahmadiyah, sehingga mereka sadar dan mau kembali mengikuti tauhid yang benar, yakni tidak mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syari’at Islam.
Baca selengkapnya →