Mantan Ketua MPR M. Amien Rais mengingatkan, Indonesia akan selalu menjadi bangsa kuli. Pasalnya, dalam pengelolaan aset negara, pihak asing selalu untung dan Indonesia selalu merugi dan rakyatnya menderita.
Baca selengkapnya →Rekrutmen CPNS terbukti masih diwarnai banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap PP 48/2005 khususnya menyangkut usia dan masa pengabdian.
Baca selengkapnya →Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) kembali menegaskan sikapnya menolak penandatanganan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan eksplorasi minyak dan gas di Blok Cepu oleh Exxonmobil, dan meminta perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani dibatalkan.
Baca selengkapnya →Mantan keuta MPR Amin Rais meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menyampaikan nota protes secara resmi kepada Pemerintah Australia, sebagai bukti reaksi keras terhadap kebijakan Departemen imigrasi Australia yang memberikan visa tinggal sementara kepada 42 orang warga Papua.
Baca selengkapnya →Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM madrasah, Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Pendidikan Islam, melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Baca selengkapnya →PBNU mendesak DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP). Pemerintah dan DPR harus lebih mengedepankan moralitas bangsa, dan tidak membiarkan pro-kontra RUU APP berlangsung terus.
Baca selengkapnya →DPD RI sepakat mendukung segera disahkannya RUU APP tersebut. Dukungan berupa rekomendasi itu ditegaskan kembali dalam Rapat PAH III DPD RI dan akan dibacakan secara resmi di Rapat Paripurna DPD RI di Gedung MPR/DPD RI Jakarta, Selasa (28/3).
Baca selengkapnya →Departemen Luar Negeri memastikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam bidang kerjasama dalam mengatasi Illegal migran akan terhambat, menyusul keputusan Departemen Imigrasi Australia yang memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua.
Baca selengkapnya →Pemerintah RI harus mengevaluasi kembali hubungan diplomatik dengan Australia. Sebab, akhir-akhir ini negara bekas koloni Inggris itu diduga kuat ikut mendukung lepasnya Papua dari wilayah Indonesia.
Baca selengkapnya →Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, Pemerintah Indonesia harus memberikan opsi yang tegas kepada Pemerintah Australia yaitu mengoreksi pemberian visa tinggal sementara dan mengembalikan 42 orang warga Papua ke tempat asalnya, serta mempertimbangkan untuk melanjutkan hubungan diplomatik dengan Australia.
Baca selengkapnya →