Peraturan Daerah (Perda) bermasalah dan berpotensi biaya tinggi dibatalkan, baik yang sudah diterapkan ataupun yang belum. Depdagri sudah mempunyai infrastruktur untuk langkah-langkah itu sehingga seluruh daerah harus mengetahui pembatalan atau pencabutan Perda-Perda yang bermasalah tersebut.
Baca selengkapnya →Anggota Komisi VII FPDIP Ramson Siagian mendesak Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris tidak hanya bisa marah-marah kepada nelayan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terkait dengan keluhan mereka atas tingginya harga solar.
Baca selengkapnya →Sejumlah fraksi meminta anggotanya di Pansus RUU Pemerintahan Aceh untuk mengembalikan 'uang jasa' dari pemerintah karena dianggap melanggar Tata Tertib DPR.
Baca selengkapnya →Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendukung segera disahkan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi Pornoaksi (APP), namun undang-undang tersebut nantinya harus tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan seperti undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia.
Baca selengkapnya →Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh (PA) Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, pemberian insentif senilai Rp 5 juta kepada setiap anggota RUU PA merupakan inisiatif pimpinan Pansus.
Baca selengkapnya →Kalangan DPR menuntut dua hal kepada Menhub Hatta Radjasa yang saat ini sedang mengikuti kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke Cina. Pertama, segera pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan masalah tabrakan maut yang terjadi secara beruntun di Grobogan dan Kalibata.
Baca selengkapnya →Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menjalin kerjasama dengan pihak mana saja asal tidak merugikan bangsa Indonesia dan umat Islam.
Baca selengkapnya →.jpg)
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menyatakan, negaranya akan memotong tangan setiap agresor yang berani menyerang negaranya. Ia juga mengatakan,...
Baca selengkapnya →Pemerintah Amerika Serikat (AS) paling lambat 10 Mei mendatang, akan medeportasi 1 orang WNI berinisial AM dari 3 orang WNI yang ditangkap pada 12 April 2006, karena dianggap secara bersama-sama telah melakukan penyelundupan senjata.
Baca selengkapnya →Pemerintah Indonesia secara defacto masih mengakui Ribhi Awad sebagai Duta Besar Palestina untuk Indonesia, meskipun sejak Januari Pemerintah Palestina sudah memutuskan Ribhi Awad menjadi warga negara biasa, dan melepaskan jabatannya.
Baca selengkapnya →