Minta Haknya Ditambah, DPD Desak MPR Amandemen Terbatas UUD 45
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengajukan usulan perubahan (amendemen) terbatas pasal 22d Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pimpinan Majelis...
Baca selengkapnya →Kategori: Berita Nasional
Eks GAM Desak Seluruh Isi MoU Helshinki Masuk dalam UU Pemerintahan Aceh
Sejumlah perwakilan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Jakarta, yang selama ini mengikuti proses pembahasan RUU Pemerintahan Aceh (RUU PA) tetap ngotot...
Baca selengkapnya →Ketua PAN: Penerapan Perda Khas Syari'at Islam Perlu di Semua Daerah
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Patrialis Akbar menilai dengan terbitnya Perda-perda yang dilandasi oleh nilai-nilai agama itu menandakan di...
Baca selengkapnya →Aburizal Bakrie Dituntut Bertanggungjawab Atas Kasus Lumpur Panas Lapindo
Sejumlah anggota DPR asal pemilihan daerah Jawa Timur menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan lumpur panas Sidoarjo, yang sudah berlangsung dua...
Baca selengkapnya →Anggota DPR Penolak Perda "Syari'at Islam" Dinilai Lampaui Kewenangan
Fungsionaris FPPP Lukman Hakim Saifudin menyatakan, tidak sepatutnya sebagai anggota menolak sebuah peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah, DPRD dan stakeholder setempat.
Baca selengkapnya →DPR Minta Pemda Riset Perda yang Mengandung Unsur Syariah Islam
DPR minta Pemerintah Daerah melakukan riset dan pengkajian terlebih dahulu sebelum membuat perda yang mengandung unsur syariah, sehingga tidak...
Baca selengkapnya →Ketua DPR: Presiden Harus Tegas terhadap Australia
Ketua DPR RI Agung Laksono mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar bersikap tegas tidak menanggapi dan menolak pembahasan mengenai...
Baca selengkapnya →Pemerintah Indonesia Belum Terima Reaksi Asing Atas Pembebasan Baasyir
Pemerintah Indonesia tidak menerima reaksi keras dari negara-negara Barat, terutama AS dan Australia, terkait dengan pembebasan Amir Majelis...
Baca selengkapnya →Ada Pihak-pihak yang Batasi Kewenangan Pemerintahan Aceh
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemerintahan Aceh (PA), H. Irmadi Lubis membenarkan adanya pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pasal 7 ayat (3)...
Baca selengkapnya →Pemerintah Didesak Tidak Tebang Pilih Berantas Korupsi
Pemerintah didesak tidak tebang pilih dalam menangani tindak korupsi yang dilakukan kepala daerah. Jika terjadi tebang pilih, aparat hukum bisa...
Baca selengkapnya →