Rugikan Masyarakat, UU Privatisasi Air Perlu Dicabut
Pemerintah diminta mencabut UU Privatisasi Air, dan selanjutnya hak atas air dikembalikan kepada rakyat. Alasannya, air adalah kebutuhan dasar...
Baca selengkapnya →Kategori: Berita Nasional
Dephub Usul Bentuk Dewan Keselamatan Transportasi Jalan
Departemen Perhubungan mengusulkan pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan (DKTJ), hal ini dibentuk dalam rangka meningkatkan keselamatan...
Baca selengkapnya →DPD Bentuk Pansus Lapindo
Kasus luapan lumpur Sidoarjo, Jawa Timur masih berlarut-larut, belum telihat adanya penyelesaian, bahkan warga Sidoarjo mengancam akan mendatangi...
Baca selengkapnya →Sebelum Dicabut, Maskapai Diberi Waktu Tiga Bulan untuk Perbaikan
Maskapai yang sudah mendapat peringatan diberi kesempatan selama tiga bulan, untuk memperbaiki standar kelaikan, sebelum izin operasinya dicabut. Hal...
Baca selengkapnya →Menhub: Audit Maskapai Bukan untuk Matikan Bisnis Penerbangan
Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menegaskan, audit terhadap maskapai penerbangan pada prinsipnya bukan bertujuan untuk mematikan bisnis penerbangan...
Baca selengkapnya →Mendiknas: 65 Persen Guru di Indonesia Belum Selesaikan S1
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengemukakan, lebih dari 50 persen kualifikasi guru belum menyelesaikan pendidikan strata...
Baca selengkapnya →Pemda di 26 Provinsi Siap Danai Wajib Belajar 9 Tahun
Sekitar 26 pemerintah provinsi (pemprov) telah menandatangani nota kesepahaman sharing cost dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) untuk...
Baca selengkapnya →
Hidayat Nurwahid: Pembagian Laptop Bagi Anggota DPR Lukai Rakyat
Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyayangkan rencana DPR membagi-bagikan laptop bagi anggota Dewan. Alasannya, hal itu justru akan melukai perasaan masyarakat.
Baca selengkapnya →KH. Hasyim Muzadi: Pemerintah Bisa Jatuh Karena Lumpur Lapindo
Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan semburan lumpur Lapindo, jika tidak, tidak tertutup kemungkinan pemerintah bakal turut menjadi...
Baca selengkapnya →UU Pemilu Baru: Anggota KPU Dilarang Tangani Urusan Logistik
Rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3) akhirnya secara aklamasi menyetujui dan mengesahkan RUU Penyelenggara Pemilu menjadi UU....
Baca selengkapnya →