"Kalau ini tidak diselesaikan, cukup mengganggu, kalau memang tidak bisa diselesaikan, saya kira yang rugi bukan hanya Indonesia, tapi Arab Saudi juga rugi, " kata Abdullah Azwar Anas.
Baca selengkapnya →Menurutnya, pembatasan kelahiran anak apabila secara kasuistik, misalnya mengancam jiwa sang Ibu dan anak bisa dimaklumi, namun jika dibuat suatu peraturan yang bersifat umum berarti telah mendzalimi hak seseorang.
Baca selengkapnya →
Meski pihak penyelenggara haji sudah mewacanakan sarana transportasi pengganti pesawat terbang, namun Departemen Agama meminta agar penyelenggara mengkaji ulang kemungkinan penggunaan transportasi laut.
Baca selengkapnya →
Departemen Hukum dan HAM tidak akan melakukan verifikasi terhadap partai politik baru muncul, sebelum RUU Partai Politik disahkan oleh DPR, untuk menghindari inefisiensi penggunaan anggaran negara.
Baca selengkapnya →Untuk mencapai target itu, eks GAM akan berupaya menguasai pemerintahan daerah (pemda). Dari 21 kabupaten, setidaknya sudah 10 kabupaten telah dikuasai oleh para eks GAM.
Baca selengkapnya →Mereka juga menyepakati tentang elelctoral treshold. Parpol pemilu 2004 yang suaranya kurang dari 3% dari DPR atau kurang 4% dari kursi DPRD atau kurang 2% dari jumlah suara sah secara nasional, tidak boleh ikut dalam pemilu 2009, kecuali bergabung dengan parpol lain.
Baca selengkapnya →
Menurutnya, sulit untuk memetakan kasus penyimpangan yang dilakukan oleh PIHK, karena itu setelah mengetahui ada penyimpangan maka pemerintah telah meminta kesadaran para penyelenggara ibadah haji khusus ini untuk meminta maaf dan bertanggung jawab kepada calon jamaah haji yang telah dirugikan.
Baca selengkapnya →Kalau diusut semua, maka akan banyak anggota DPR dikenai sanksi. Dari segi absensi rapat saja, BK banyak menemukan pelanggaran karena banyak anggota DPR tidak ikut rapat, tetapi dalam daftar absensi ada tanda tangan mereka.
Baca selengkapnya →Pemerintah Filipina akan berupaya membangun kerjasama yang lebih baik dengan kelompok yang dianggap beraliran keras, untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di negara tersebut.
Baca selengkapnya →Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrrahman Ruki menyakinkan, nota kesepahaman (MoU) antara KPK dengan Departemen Pertahanan RI tidak akan mengganggu independensi KPK dalam menangani berbagai kasus korupsi, sebab hal itu hanya menyangkut kerjasama reformasi dalam birokrasi.
Baca selengkapnya →