DPR Minta DPS dan Komite Perbankan Syariah Tidak Dihapuskan
Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menyatakan, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Perbankan Syariah tetap diperlukan untuk...
Baca selengkapnya →Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menyatakan, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Perbankan Syariah tetap diperlukan untuk...
Baca selengkapnya →Sekretaris Umum (Sekum) Majelis Ulama Indonesia Ichwansyam menilai, keberadaan UU perbankan syariah dalam sebuah tatanan perekonomian di Indonesia,...
Baca selengkapnya →Keberadaan partai politik Islam yang mempunyai berkarakter akan terus dibutuhkan untuk penguatan ideologi Islam, pasalnya situasi perpolitikan...
Baca selengkapnya →
Tantangan penyelenggaraan haji untuk tahun ini lebih berat. Pasalnya proyek perluasan dan renovasi Masjidil Haram Mekah akan membuat ketersediaan pemondokkan bagi jamaah haji semakin berkurang.
Baca selengkapnya →
Meskipun penyelenggaraan ibadah haji tahun 1428H/2007 masih relatif lebih baik dari tahun sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR meminta pemerintah...
Baca selengkapnya →
Sistem hukum yang berlaku di negara berkembang umumnya belum berpihak kepada masyarakat miskin, hal itu juga terjadi di Indonesia banyak hukum di tanah air yang tidak berpihak kepada kaum dhuafa.
Baca selengkapnya →
Pergelaran kreasi seni religi ini nantinya diramaikan ratusan seniman muslim terkenal di tanah air, selain itu juga akan dimeriahkan oleh paduan suara dari dua ormas besar yakni Muhammadiyah dan NU.
Baca selengkapnya →Universitas Islam "45" (Unisma) Bekasi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Dikti Depdiknas) menyalurkan beasiswa bantuan belajar dan penyelesaian skripsi bagi 193 guru yang sedang menempuh pendidikan S1.
Baca selengkapnya →
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai travel advisory (peringatan perjalanan) ke Indonesia yang masih diberlakukan oleh Australia, menghambat upaya kedua bangsa memperkuat hubungan antar-masyarakat.
Baca selengkapnya →
Ketiga terpidana mati kasus bom Bali I membantah apabila pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) dianggap sebagai cara untuk mengulur waktu eksekusi mati.
Baca selengkapnya →