PERMAINAN anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR diyakini melibatkan banyak pihak. Sebab, dalam penyusunan dan pembahasan hingga penetapan anggaran, bukan hanya DPR yang berperan, tetapi juga para pihak dari pemerintah atau kementerian.
Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mengaku berani menyatakan itu karena sejauh yang ia pahami DPR tidak bisa berdiri sendiri dalam merancang dan menetapkan anggaran negara.
“Rancangan APBN berupa pagu indikatif, masuk ke Badan Anggaran (Banggar) sudah tersusun hingga satuan tiga dari tiap-tiap kementerian dan lembaga (KL),” katanya di Jakarta, Rabu 7 September 2011.
Pagu indikatif itu, menurut dia, telah dibahas dan disetujui melalui komisi-komisi di DPR berdasarkan perencanaan yang telah disiapkan oleh pihak Bappenas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Jadi, peluang main mata hanya dimungkinkan jika semua pihak terlibat. Mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga persetujuan,” ujarnya.
Bambang Soesatyo malah menambahkan, itu saja belum cukup, karena sesungguhnya eksekusi proyek ada di kementerian dan lembaga masing-masing.
“Jadi, kendati ada main mata di tingkat perencanaan hingga persetujuan di DPR, kalau tender dijalankan benar-benar, tanpa rekayasa, main mata atau setoran ke DPR atau ke menteri tidak akan efektif,” katanya.
Artinya, tidak boleh ada peserta tender titipan menteri atau DPR RI yang harus dimenangkan dan dikalahkan, katanya.
“Kalau pelaksanaan tender berjalan terbuka, saya jamin tidak akan ada pengusaha yang mau kasih komisi atau suap ke menteri atau DPR karena tidak ada jaminan perusahaannya dimenangkan,” ujarnya.
Bambang Soesatyo juga menegaskan, untuk mengurangi praktik koruptif, pelaksanaan tender harus diperketat dan transparan.
“Agar tidak ada calon (perusahaan) titipan. Kalau ada penyimpangan di Bangar, itu lebih kepada perilaku oknum yang bermain,” katanya.
Maklum, menurut dia, partai di Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada kekuatan ekonomi ketua umumnya.
“Jadi, kalau kondisi ekonomi ketua umum partainya pas-pasan, ya… yang repot anggotanya,” tuturnya.
Terutama, lanjutnya, yang duduk di eksekutif maupun di legislatif di setiap tingkatan.
“Karena, mengelola partai tidak mudah dan murah, di era sekarang,” kata Bambang Soesatyo.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengatakan, ia prihatin terhadap persepsi publik sekarang soal Banggar DPR.
“Bahwa episentrum korupsi seolah-olah ada di Banggar,” ujarnya.
Namun, menurut dia, ‘kita’ juga tidak dapat menyalahkan publik, karena berbagai kasus korupsi yang mencuat akhir-akhir ini, mulai dari kasus Nazaruddin hingga kasus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), selalu mengaitkan adanya aliran dana ke Banggar DPR.
“Padahal, apa sesungguhnya yang terjadi? Sejauh yang saya pahami, Banggar sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Karena Rancangan APBN berupa pagu indikatif masuk ke Banggar sudah melewat pembahasan dan persetujuan institusi lain sebagaimana saya sebutkan tadi,” katanya.
Apalagi, demikian Bambang Soesatyo, segala yang berkenaan dengan detil anggaran dan teknis pelaksanaannya sudah dibahas serta disetujui di Bappenas maupun Kemenkeu juga komisi-komisi di DPR. Kasihan rakyat Indonesia, sudah miskin, uang yang seharusnya menjadi hak mereka, dipermainkan oleh pejabat. (pz/matanews)
