Parlemen Irak akhirnya secara resmi menyetujui Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan pemerintah barunya pada Selasa kemarin, sembilan bulan setelah pemilihan yang tidak meyakinkan karena perang bertahun-tahun.
Maliki mengangkat hampir semua atau bahkan mungkin semuanya yang berbasis Syiah dan menggantikan mereka semua yang mempunyai latar belakang suku kurdi Kurdi dan Sunni. Misalnya, Maliki mengangkat Hussain al-Shahristani sebagai Menteri Perminyakan dan meninggalkan Zebari Hoshiyar yang tadinya sebagai menteri luar negeri.
Dalam pidato kepada parlemen sebelum menyetujui rencana pemerintah itu, Maliki mengakui adanya jalan kasar demokrasi Irak dalam sembilan bulan terakhir ini di antara faksi-faksi politik.
"Saya tidak mengatakan bahwa pemerintahan ini, dengan segala formasinya, memuaskan warga negaranya dalam segi aspirasi, maupun blok politik, ataupun tidak juga ambisi saya pribadi, atau ambisi orang lain. Parlemen ini terbentuk dalam keadaan luar biasa," katanya kepada anggota parlemen.
Mantan Perdana Menteri Iyad Allawi, yang gagal untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas parlemen, mengatakan bahwa koalisinya yang didukung penuh oleh blok Sunni akhirnya harus berpartisipasi dalam pemerintah.
"Kami sebagai blok Iraqiya menyatakan dukungan penuh kami bagi pemerintah ini,"kata Allawi. "Iraqiya akan memainkan peran aktif, produktif dan kooperatif."
Maliki belum memutuskan pilihan permanen untuk beberapa posisi, termasuk kementerian yang terkait keamanan seperti pertahanan dan menteri dalam negeri. (sa/thesatr)
