Sejumlah kelompok masyarakat dan ormas Islam yang tergabung dalam Koalisi Ganyang Bush (KGB) menemui pimpinan DPRRI, mereka meminta DPR segera menggunakan hak interpelasi terkait dengan pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu dengan Presiden AS George W. Bush yang menyatakan bahwa konflik Irak merupakan tanggung jawab Internasional.
Koordinator Koalisi Ganyang Bush Munarman menilai, pernyataan yang disampaikan oleh SBY kepada Bush itu merupakan hal yang patut dipertanyakan alasannya, karena di AS sendiri masalah Irak yang sudah dibebankan kepada pemerintah Bush itu tak kunjung ada jalan penyelesaiannya.
"Ini darah segar yang diberikan oleh SBY kepada Bush, karena di AS sendiri soal Irak ini dibebankan kepundak pemerintah Republik, AS tidak bertanggung jawab, sangat aneh kalau SBY suka cita dan baik hati menyatakan itu masalah internasional," tukasnya usai bertemu dengan Ketua DPRRI Agung Laksono, di Gedung DPRRI, Jakarta, Senin (27/11).
Menurutnya, dalam pembicaraan antara SBY dengan Bush di Bogor pekan lalu, AS telah menggunakan Indonesia untuk kepentingan politiknya, dan agenda politik yang terkait dengan kepentingan Indonesia seperti masalah pendidikan, kesehatan dan sebagainya hanya omong kosong saja.
Lebih lanjut Munarman menegaskan, pengajuan hak interpelasi DPRRI terhadap pemerintah merupakan langkah yang tepat, sebab dalam kasus ini terlihat Presiden RI telah mengakui konsep yang sesungguhnya bertentangan dengan mukadimah UUD 1945, di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"Ada konsep yang dilanggarnya, karena dari pernyataan itu berarti SBY mengakui adanya unilateralisme dan cara-cara agresi yang dilakukan AS, itu melanggar mukadimah UUD 1945, padahal mestinya Indonesia bisa mendorong keras AS keluar dari Irak," ujarnya.
Ia berharap DPRRI membawa pengajuan interpelasi ini dengan serius, karena apa yang telah dilakukan pemerintah ini sudah menyangkut pelanggaran konstitusi, dan untuk itu Koalisi Ganyang Bush juga akan meminta fraksi-fraksi yang ada di DPR mendukung upaya tersebut.
Sementara itu Ketua DPRRI Agung Laksono berjanji akan membawa masalah ini sesuai dengan mekanisme tata tertib DPRRI, yakni melalui pembahasan dalam rapat pimpinan DPRRI. (novel)
